Tak Miliki Amdal, DPRD Minta DLH dan Disperkim Awasi Pengembang BDS 2

0
213

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Balikpapan untuk melakukan pengawasan terhadap pengembang perumahan BDS 2.

Pasalnya, dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi 3 DPRD Balikpapan bahwa pengembang BDS 2 tidak memiliki izin Amdal dari instansi terkait tetapi aktivitas pembangunannya tetap berjalan, Senin (14/01/2019).

RDP yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan Nazaruddin ini menghadirkan perwakilan dari DLH Balikpapan, Disperkim Balikpapan, perizinan serta perwakilan Ketua RT dan perwakilan pengembang BDS 2.

RDP yang membahas tentang permasalahan dampak lingkungan akibat mengupas lahan di salah satu sudut kompleks perumahan BDS 2 ini, berlangsung seru.

Apalagi penjelasan yang tidak maksimal, yang disampaikan perwakilan dari DLH maupun Disperkim Balikpapan membuat sebagian anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan ini, berang.

Tak hanya itu, akibat rasa kecewa karena kurangnya pengawasan serta penjelasan DLH maupun Disperkim Balikpapan mengenai pengembang nakal ini, membuat anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan, Baharudin Daeng Lala emosi dan memukul meja beberapa kali.

Meski sempat diwarnai kekecewaan anggota DPRD Balikpapan, RDP Komisi 3 yang dilaksanakan ini berjalan lancar.

Ketua Komisi 3 DPRD Balikpapan Nazaruddin mengatakan, RDP yang dilaksanakan ini adalah tindak lanjut dari sidak Komisi 3 ke perumahan BDS 2 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Dari hasil sidak di kompleks BDS 2 tersebut ditemukan adanya pengupasan lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan hingga berdampak terhadap lingkungan sekitar,” kata Nazaruddin.

Dia menambahkan, tidak taatnya pengembang dalam melaksanakan pembangunan hingga menyebabkan dampak lingkungan yang merugikan warga sekitar, tentu tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dinas terkait.

“Ini yang harusnya menjadi perhatian oleh dinas terkait seperti DLH, Disperkim maupun lainnya yang tidak melakukan pengawasan maksimal hingga aktivitas pembangunan dilaksanakan, namun izinnya tidak dilengkapi,” pungkasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here