Bahas Travel Agent, Astindo RDP Dengan Komisi VI DPR RI

0
306

Kabargupas.com, JAKARTA – Menghadapi ancaman bisnis Travel Agent, dalam bidang penjualan tiket penerbangan yang mayoritas digeluti oleh para Conventional Travel Agent (CTA) di seluruh penjuru Indonesia yang berjumlah sekitar 8.367, belum termasuk Travel Agent informal dan invidual yang jumlahnya mencapai “ratusan ribu”, membuat para CTA nyaris tutup.

“Kehadiran beberapa Online Travel Agent (OTA) besar yang notabene kapitalis asing telah merenggut 70 % pangsa pasar CTA, belum lagi tekanan dari para maskapai menerapkan kebijakan yang bertujuan hanya untuk menguntungkan usahanya dengan mengurangi komisi, ada yang menghapus incentive, ada yang mengganti skema incentive yang tidak masuk akal, karena hampir tidak mungkin dapat dicapai oleh CTA, serta lebih memilih OTA sebagai mitra barunya,” ujar Rudiana, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (Waketum DPP) Astindo, dalam paparannya di hadapan Komisi VI DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (18/01/2019).

Dia menambahkan, sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak dapat menerima adanya Service Charge pada penjualan ticket penerbangan, sedangkan disisi lain Service Charge pada pembayaran kamar hotel maupun restoran dilegalkan.

Penderitaan Travel Agent yang terkesan akan “dibumi hanguskan” dari muka bumi Indonesia ini tidak ada yang peduli.

“Astindo sebagai asosiasi Travel Agent yang sudah memiliki perwakilan di 19 provinsi, yang selalu mencari solusi bagi kepentingan bisnis anggotanya ini berupaya dengan bernegosiasi dengan para Maskapai, berinteraksi dengan KPPU, dan tentunya meminta bantuan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan yang belum memberikan tanggapannya,” tambah Rudiana.

Dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI ini, Rudiana bersama DPP Astindo didampingi oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Astindo DKI Jakarta dan DPD Astindo Jawa Barat, serta 68 anggotanya diterima oleh Darmadi Durianto, anggota Komisi VI DPR RI.

Pada pembahasan permasalahan yang dihadapi oleh para Travel Agent, Darmadi sangat memahami dan membenarkan permasalahan tersebut, karena dia pun secara informal telah mendapat laporannya, oleh karena itu Darmadi akan menyampaikan kepada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi-nya untuk mengkaji ulang Undang-undang Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang E-Commerce yang akan di Undang-undangkan.

Usai audiensi, Waketum Astindo menyampaikan Pernyataan Sikap-nya kepada DPR RI yang isinya sebagai berikut yakni :

  1. Menolak kapitalisme pada praktek bisnis Travel Agent di Indonesia, yang berdampak dapat mematikan para Travel Agent UKM.
  2. Meminta DPR untuk mendorong Pemerintah agar :
    a. Izin operasi Travel Agent sesuai UU Pariwisata No 10 tahun 2009 dijalankan.
    b. Membuat regulasi penetapan tarif angkutan udara dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing di pasar regional.
    c. Tidak menerapkan zero commission, dan tetap memberikan komisi penjualan ticket kepada Travel Agent.
    d. Melegalkan Service Charge untuk Travel Agent.
    e. Menciptakan persaingan sehat dengan menerapkan harga jual
    yang sama oleh semua Institusi/Lembaga/Agen penjual ticket
    termasuk Airlines-nya sendiri.
    f. Tidak memberikan Gimmick promosi yang menyusahkan atau menjerat masyarakat.
    g. Peraturan mengenai E-commerce tidak mematikan usaha jasa konvensional khususnya UKM.
    h. Low Cost Carrier (LCC) harus menerapkan aspek safety yang realistis, dan menerapkan tarif bagasi yang tidak melewati Tarif Batas Atas (TBA) harga ticket.

Sementara itu, upaya yang dilakukan Astindo mendapat tanggapan positif dari Ketua DPD Astindo Kaltim, Akhmad Tauhid.

Menurut Tauhid, Astindo tidak hanya memperhatikan usaha anggotanya saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan nasional, khususnya seluruh usaha dalam industri pariwisata.

“Karena itu, adanya proteksi melalui kebijakan pemerintah sangat diperlukan. Sebab bila usaha anak bangsa ini tidak di proteksi maka Sumber Daya Kepariwisataan akan di kuasai oleh pihak asing,” kata Tauhid.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here