KNKT Akhirnya Sampaikan Rekomendasi Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

0
118

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menggelar media release “Kerusakan Pipa dan Polusi Minyak Mentah Akibat Pengoperasian Kapal Ever Judger” di aula Pemkot Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kamis (14/03/2019).

Media realese tim KNKT tentang peristiwa tumpahan minyak diteluk Balikpapan yang menyebabkan 5 orang meninggal dunia dan kerusakan ekosistem teluk Balikpapan pada 30 Maret 2018 lalu ini dipimpin Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono.

Hadir mendampingi Soerjanto Tjahjono dalam kegiatan ini Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Kepala BPBD Provinsi Kaltim Ir. Frederik Bid, Kepala KSOP Balikpapan Jhony Siringgo Ringgo serta puluhan perwakilan dari instansi terkait.

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menjelaskan, dilaksanakan media release ini merupakan laporan final dari informasi faktual, analisis kesimpulan, dan rekomendasi keselamatan.

“Laporan final yang telah diselesaikan dalam kurun waktu dari satu tahun ini mengulas secara komprehensif mengenai akar masalah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut,” ujar Soerjanto.

Dia menambahkan, sejumlah data faktual yang ditemukan oleh tim investigasi telah dianalisis secara mendalam berdasarkan sudut pandang regulasi yang mengaturnya dan implementasinya pada waktu kejadian berlangsung.

“Pada kecelakaan ini, kami menyimpulkan bahwa terjadinya tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan karena kurangnya penerapan Bridge Resource Management (BRM) di atas kapal KM Ever Judger disertai penanganan keadaan darurat yang tidak tepat. Kondisi ini memberikan andil pada benturan antara jangkar Ever Judger dengan pipa penyalur minyak mentah berdiameter 20 inci di dasar teluk,” tambahnya.

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa, pihaknya telah menyampaikan sejumlah rekomendasi keselamatan kepada pihak-pihak terkait, baik di pihak dalam negeri maupun di luar negeri. Beberapa rekomendasi bersifat lintas instansi sehingga dibutuhkan koordinasi antar institusi

“Kejadian itu juga didukung oleh faktor kontribusi, antara lain komunikasi di antara awak kapal dan pandu tidak dalam satu bahasa yang sama, tidak ada prosedur spesifikasi tentang pelayanan pemanduan terkait pertukaran informasi (exchange of information) sebagimana diatur dalam resolusi IMO A.960, kecuali prosedur yang dikeluarkan oleh KSOP setempat,” pungkasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here