RDP Komisi III Nyaris Ricuh, Warga Wika Protes Tak Puas Dengan Hasil Rapat

0
356

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur di gedung Wakil Rakyat Jalan Jendral Sudirman Balikpapan, berlangsung seru, Senin (25/03/2019).

RDP yang menghadirkan manajemen Pengembang Perumahan Calladian 3, perwakilan warga Perumahan Wika dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Balikpapan ini nyaris ricuh.

Pasalnya, diantara anggota DPRD Balikpapan diduga tidak ada kesepahaman hingga pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabarudin Panrecalle bersitegang dengan anggota Komisi III DPRD Balikpapan Baharuddin Daeng Lala.

Bahkan, keduanya sempat menggebrak meja di hadapan peserta rapat hingga suasana RDP di ruang rapat gabungan ini terasa mencekam. Namun, setelah rapat selesai keduanya kemudian saling bersalaman hingga suasana di ruang rapat kembali mencair.

Sementara, salah satu warga yang tidak puas dengan hasil akhir rapat terlihat emosi dan berusaha protes sembari berteriak yang ditujukan kepada pengembang perumahan dan OPD terkait yang dinilai tidak konsisten dalam melakukan pembangunan hingga menyebabkan rumahnya terdampak dari aktivitas pembangunan tersebut.

Akibatnya, suasana kembali mencekam karena salah satu perwakilan dari pengembang tak terima dengan aksi tersebut dan berusaha mendatangi warga yang protes. Beruntung, aksi itu berhasil dicegah hingga keributan usai RDP bisa dihindari.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabarudin Panrecalle mengatakan, setelah dilaksanakannya RDP ini sudah jelas hasilnya dari awal hingga akhir tidak ada yang ditutupi dan semuanya terbuka.

“Kita sudah menyaksikan rapat ini dari awal hingga akhir tidak ada yang kita tutup tutupi, semua terbuka. Kita lembaga dewan akan memfasilitasi keluhan-keluhan semua warga. Tidak ada lembaga ini lembaga menjustifikasi, lembaga itu mengadili, tidak ada,” kata Sabaruddin.

Dia menjelaskan, lembaga DPRD Balikpapan adalah memberikan sebuah solusi kepada warga maupun pihak terkait.

“Rekomendasi yang disampaikan dari DPMP2T maupun rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu sudah jelas bahwa dampak analisisnya sudah ada semuanya dan diserahkan kepada masing-masing, tinggal lagi pengawasan semuanya, apakah memang itu dianggap tidak layak standarisasi, kita tinjau lagi ke lapangan nantinya,” tambah Sabaruddin.

Karena, ujar politisi Partai Gerindra ini, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas PU Balikpapan termasuk bozem dan sebagainya, apakah layak dan tidak layak.

“Kalau memang itu dianggap sudah standar tidak ada penyetopan pembangunan. Cuma, dalam sementara ini dilakukan penghentian sementara karena ada beberapa rekomendasi yang belum terpenuhi oleh pihak pengembang,” paparnya.

Jika kejadian ini terulang lagi, terang Sabaruddin, sanksi dari OPD terkait sangat jelas yaitu penghentian sementara. Pihaknya tidak berhak menghentikan itu karena legalitas yang dimiliki pihak pengembang sudah lengkap semuanya.

“Tidak ada hak kita melakukan penghentian pembangunan perumahan tersebut jika legalitasnya lengkap. Dan jika tetap dilakukan maka kita melanggar undang-undang atau melanggar aturan,” pungkas Sabaruddin.

Sementara itu, perwakilan pengembang perumahan Calladian 3, Syahrir mengatakan, dalam melakukan pembangunan perumahan niatannya adalah baik.

“Kami patuh, kami disiplin gitu loh. Menyangkut perijinan apa lagi. Sudah sempurna kok, sudah semuanya ada. Cuma, kemudian yang mungkin menyangkut selera, pemikiran yang berbeda, itu hak masing-masing. Yang jelas dari pengembang selalu mengutamakan yang terbaik saja,” terang Syahrir.

Dia menambahkan, tidak ada pelanggaran, dan tidak ada apa apa hanya ada rencana mau distop, itu tidak bisa.

“Saya akan melawan kalau distop. Apanya yang mau distop, nah sempurna saya punya perijinan,” tegasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here