Sidak, Komisi I DPRD Balikpapan Mediasi Permasalahan Lahan di Sungai Ampal

0
97

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi I DPRD Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di kawasan Perumahan Jokotole, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Senin (01/04/2019).

Sidak yang dilakukan Komisi I DPRD Balikpapan ini berkaitan dengan rencana pembebasan lahan untuk perluasan atau pelebaran aliran Sungai Ampal di RT 45 seluas 1.700 meter persegi.

Mediasi permasalahan pembebasan lahan Sungai Ampal yang akan dilakukan Pemkot Balikpapan ini adalah yang ketiga kalinya, setelah sebelumnya pada 2017 dan 2018 lalu, mediasi antar warga yang mengaku sebagai pemilik lahan telah dilakukan.

Sidak dan mediasi dipimpin Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Faisal Tola didampingi wakil dan sekretaris Komisi I DPRD Balikpapan Simon Sulean dan Abdul Jabar menghadirkan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Balikpapan serta sejumlah warga yang mengaku sebagai pemilik lahan diantaranya Jamaluddin dan Bahtiar.

Hadir memberikan keterangan di kegiatan ini Camat Balikpapan Tengah Edy Gunawan, Lurah Sumber Rejo Umar Adi serta Ketua RT 15 Sumber Rejo dan beberapa warga.

“Mediasi ini adalah yang ketiga kalinya dilakukan DPRD Balikpapan. Namun, belum ada kejelasan pasti siapa saja pemilik lahan yang berhak menerima ganti rugi jika Pemkot Balikpapan melakukan pembebasan lahan untuk mengatasi permasalah banjir di kawasan Damai dan Jalan Beler,” kata Faisal Tola, usai pertemuan.

Menurut Faisal Tola, permasalahan ini sebenarnya sudah dapat diselesaikan karena para pemilik lahan di kawasan Sungai Ampal yakni Jamaluddin dan Bahtiar bersedia dimediasi dan diganti rugi lahannya.

Suasana mediasi yang dilakukan Komisi I DPRD Balikpapan dengan para pemilik lahan Sungai Ampal di RT 15 Sumber Rejo, Balikpapan Tengah, Senin (01/04/2019).

“Terkait masalah dengan warga bernama Cahyo yang juga mengaku sebagai pemilik lahan di objek yang sama, harusnya bisa hadir di mediasi ini. Sayang, Cahyo tidak hadir meski sudah diundang,” tambah Faisal Tola.

Menurut Faisal Tola, kehadiran Cahyo sangat diharapkan untuk mengetahui lahan yang diakui miliknya serta memperjelas posisi lahan tersebut.

“Kita harapkan peran BPN kali ini, bahwa ini sudah tiga kali kita anggarkan, jangan sampai ini kembali lagi dan ini tidak terealisasi. Kasihan masyarakat Balikpapan kalau ini banjir,” pungkasnya.

Sementara itu Anggota Pengadaan Tanah Negara Marjuki mengatakan, pihaknya saat ini menunggu berita acara hasil pertemuan ini untuk kemudian dilakukan kajian.

“Soalnya sudah dilakukan tiga kali mediasi belum ada hasil yang memuaskan,” kata Marjuki.

Mengenai lokasi lahan yang dipermasalahkan, tambah Marjuki, sudah dipetakan dan kalau sesuai peta itu lahan tersebut adalah milik kuasanya Aliong. Dulu, terang Marjuki, awal dilakukan pembuatan peta tidak ada sanggahan dari warga, tetapi setelah diumumkan dan telah dibuat nilai nominatif muncul keluhan tersebut.

“Awal kami buat peta tidak ada sanggahan, gak tahu ini ujung-ujungnya pas mau selesai dan sudah diumumkan serta setelah dibuat nilai nominatif muncul lah keluhan tadi,” jelas Marjuki.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here