Workshop Pengelolaan Lingkungan Tambang, Datu Adam: Bukit Soeharto Alami Kritis 71 Persen

0
245

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi VII DPR RI, Ihwan Datu Adam menyoroti maraknya tambang batubara ilegal di Kaltim yang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan di masyarakat, utamanya bagi warga yang tinggal di sekitar area pertambangan tersebut.

Tak hanya itu, dampak lingkungan yang disebabkan keberadaan tambang-tambang liar tersebut juga sangat memperihatinkan, hingga tak jarang kerap memakan korban jiwa.

“Saat bertemu kawan sesama anggota DPR dan pejabat di daerah, saya sering diolok-olok karena lingkungan Kaltim hancur akibat tambang ilegal,” kata Ihwan Datu Adam, usai menjadi narasumber di Workshop Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara, di Blue Sky Hotel Jalan Letjen Suprapto, Balikpapan, Sabtu (06/04/2019)

Menurut Wakil Rakyat dari Senayan yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup ini, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto termasuk yang disoroti Komisi VII karena mengalami kerusakan yang cukup berat.

“Data dari Komisi VII areal Tahura Bukit Soeharto mengalami kritis sebesar 71 persen. Ancaman ekologis mengintai masyarakat di sekitar kawasan Tahura Bukit Soeharto,” terang politisi Partai Demokrat ini.

Secara nasional, tambah Ihwan, sesuai data Komisi VII DPR RI potensi hilangnya pendapatan negara dari kegiatan illegal mining tersebut mencapai Rp 38 triliun.

“Makanya saya berharap pemerintah daerah serius melakukan pencegahan terhadap tambang liar ini guna meminimalisasi kerusakan lingkungan sehingga tidak semakin parah,” harap Ihwan.

Anggota DPR RI Ihwan Datu Adam (kiri) menyampaikan materinya dalam Workshop Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara di Blue Sky Hotel Balikpapan, Sabtu (06/04/2019).

Kepala Sub Direktorat Pemulihan, Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka KLHK Edy Nugroho Santosa mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan perusahaan tambang batubara agar melakukan pemulihan bekas tambang batu bara.

“Contoh bekas tambang batubara di Paser, kami telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan untuk perusahaan tambang batubara mereka mengaku segera melakukan pemulihan,” kata Eddy.

Kendati demikian, tambah Edy, untuk melakukan pemulihan bekas tambang batubara masih terkendala status lahan diantaranya ada milik masyarakat, milik pemerintah hingga milik perusahaan.

“Makanya kami minta kepada pemerintah setempat untuk melakukan indentifikasi lahan-lahan eks tambang batubara tersebut sehingga mudah untuk dilakukan pemulihan lahan,” tambah Eddy.

Sementara itu, Kepala Seksi Wil II Samarinda, Balai Gakkum Kalimantan, Annur Rahim mengatakan, pemerintah daerah harus serius melakukan pencegahan terhadap aktivitas penambangan liar, khususnya penambangan batubara alias illegal mining.

“Tidak dipungkiri aktivitas penambangan batubara secara ilegal di wilayah  Kaltim memang masih marak. Namun, percuma ada penegakan hukum, kalau tidak ada pencegahan. Jadi kami minta kepada pemangku jabatan di Kaltim agar melakukan pengawasan terhadap kawasan-kawasan yang dilarang untuk aktivitas pertambangan,” kata Annur Rahim.

Selain itu, ia meminta kepada meminta kepada pemerintah daerah di Kaltim agar tidak hanya fokus pada pengawasan tambang liar di Tahura Bukit Soeharto, tetapi juga tambang liar lainya di Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser serta daerah lainnya di Kaltim.

“Persoalan ini kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah agar segera ditindaklanjuti, terutama penjagaan kawasan dilarang menambang. Jadi kalau tidak ada proses pencegahan, sampai kapanpun proses penegakkan hukum tidak akan ada hentinya,” pungkasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here