Bahas DAK Rp 23,5 M, RDP Komisi 4 Dengan Disdikbud Diwarnai Ketegangan

0
277

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Bantuan Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan mendapat perhatian DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pasalnya, DAK yang diberikan Pemerintah Pusat dalam hal ini oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk peningkatan pembangunan sekolah di Kota Minyak nilainya cukup fantastis yakni Rp 23,5 miliar.

Guna mendapatkan kejelasan tentang rencana pemanfaatan dana bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 23,5 miliar tersebut, Komisi 4 DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan Disdikbud Kota Balikpapan, Selasa (07/05/2019).

RDP dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Tohari Aziz yang juga Koordinator Komisi 4 DPRD Balikpapan.

Tak ketinggalan, Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan Mike Henny hadir bersama sejumlah anggota Komisi 4 lainnya, diantaranya Ruki Suheru, Aminuddin serta Nurhadi Saputra.

Sementara, dari Disdikbud Kota Balikpapan, hadir Muhaimin selaku Kepala Disdikbud bersama para Kabid dan Kasi Pendidikan SD dan SMP.

Dalam RDP ini, bahan bahasan yang didiskusikan adalah bantuan DAK dari Kementerian Pendidikan Nasional yang tahun ini mendapat kucuran dana sebesar Rp 23,5 miliar. Dana tersebut pengelolaannya meliputi Rp19,5 miliar dikerjakan secara swakelola, Rp 2,5 miliar melalui e-katalog, dan 615,7 juta melalui lelang.

Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan Mieke Henny menanyakan tentang dana dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah di Kota Minyak sebesar Rp 23,5 miliar tersebut, khususnya yang dikerjakan secara swakelola.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan yang juga Koordinator Komisi 4 DPRD Balikpapan, Thohari Aziz memberikan keterangannya kepada media terkait penjelasan Disdikbud Balikpapan tentang bantuan DAK dari Pemerintah Pusat.

RDP sempat diwarnai ketegangan karena Muhaimin enggan memberikan nomor telepon Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) kepada Mieke Henny dengan alasan bukan wewenang DPRD, namun tanggung jawab P2S adalah ada pada Disdikbud Kota Balikpapan.

“Jika pihak sekolah yang membentuk P2S, maka kami meminta nomor teleponnya P2S. Sebagai fungsi pengawasan kami juga berhak untuk mengawasi kinerja P2S dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di sekolah tersebut,” kata Mieke Henny.

Sayang, permintaan Mieke Henny tidak ditanggapi oleh Muhaimin, karena ranah dan tanggung jawab P2S ada di kepala sekolah dan kepala sekolah tanggung jawabnya ada di Disdikbud Kota Balikpapan.

“Untuk P2S tanggung jawabnya ada di Disdikbud dan bukan DPRD. Jika Komisi 4 mau mengetahui tentang kejelasan P2S bisa berkoordinasi dengan Disdikbud,” kata Muhaimin.

“Kami tidak mempermasalahkan pertanyaan tentang P2S tersebut. Namun, sepanjang nawaitunya baik kami tidak mempermasalahkannya,” pungkas Muhaimin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan, DPRD Balikpapan bersyukur karena Pemerintah Pusat tahun ini mengucurkan bantuan kepada Disdikbud Balikpapan sebesar Rp 23,5 miliar.

“Angka tersebut cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan DAK ini juga menjadi perhatian dari Pemkot dan DPRD Balikpapan karena  jika DAK tidak selesai di tahun anggaran ini, maka sisa anggarannya jadi beban APBD Kota,” kata Thohari.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here