Penyebar Hoax Penculikan Kotak Suara di Balikpapan Ditetapkan Tersangka

0
214

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur akhirnya menetapkan ibu rumah tangga berinisial ND (29), warga Jalan Markoni Atas RT 45 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota sebagai tersangka karena menyebarkan berita bohong alias hoax tentang penculikan kotak suara pada Pemilu 17 April 2019 lalu di Hotel Mega Lestari melalui akun Facebook.

ND yang menggunakan akun Facebook bernama Raraira Diana memposting tentang berita bohong mengenai penculikan kotak suara dengan postingannya bertuliskan “Bukan hoax ya.. kotak suara dihotel mega lestari balikpapan di CULIK … subhanallah ntah siapa yg ngambil itu kotak suara… Yg ndak percaya monggo datang langsung ke mega lestari”.

“Pada Sabtu 20 April 2019 sekitar pukul 07.59 Wita, hasil patroli cyber Polres Balikpapan dan Polda Kaltim menemukan akun Facebook Raraira Diana memposting konten yang diduga bermuatan menyebarkan berita bohong alias hoax,” ujar Kasubbid Penmas Polda Kaltim AKBP Yustiadi Gaib SH melalui pesan singkat WhatsApp yang dikirimkan kepada Kabargupas.com, Selasa (21/05/2019).

Dia menambahkan, saat ini kasusnya di tangani oleh Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Kaltim dan penyidik sedang melengkapi berkas-berkasnya. Namun, dalam waktu dekat jika seluruh berkas perkara sudah lengkap akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

“Saat ini tersangka tidak ditahan, proses hukumnya masih terus berjalan karena penyidik masih melengkapi berkas perkaranya,” papar Yustiadi.

Menurut Yustiadi, berdasarkan keterangan saksi KPU bahwa penggunaan aula Hotel Mega Lestari sebagai tempat penyimpanan kotak suara Pemilu sejak 2013, dimana penggunaan lokasi atau tempat tersebut, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan pengakuan pemilik akun Facebook Raraira Diana disangkakan melanggar pasal 14 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo pasal 1 Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara 3 dan atau 10 tahun,” tutupnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here