FGD Kedua, DPRD Bahas Peningkatan Fungsi Persandian Pengamanan Informasi

0
228

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Hari kedua Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPRD Balikpapan bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Hotel Novotel Jalan Ery Suparjan Balikpapan, Kalimantan Timur, berlangsung menarik, Selasa (18/06/2019).

Kali ini, FGD yang diinisiasi oleh Komisi 1 DPRD Balikpapan dan dihadiri sekitar 100 peserta diskusi, membahas kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Peningkatan Fungsi Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Pada Pemerintah Daerah Kepada Perangkat Daerah.

Hadir menyampaikan materi FGD adalah Dosen Fakultas Teknik (Ahli SDM) UGM Prof. DR. Ing. Ir Ahmad Munawar, M. Sc, Dosen Fakultas Teknik UGM (Ahli IT) Ir. Mochamad Santoso, M. Sc, Ahli IT dan Dosen Fakultas Hukum UGM (Ahli Hukum) Dr. Harry Supriyono SH.

Dimoderatori Sekretaris Komisi 1 DPRD Balikpapan Abdul Jabar, diskusi FGD DPRD Balikpapan berlangsung menarik. Apalagi pemaparan yang disampaikan para narasumber tentang persandian serta mekanisme dan metode pelaksanaannya.

Peserta FGD tampak antusias mengikuti kegiatan hingga acara selesai.

Dalam paparannya, para narasumber menyampaikan tujuan digelarnya FGD ini yakni untuk mengetahui sejauh mana kondisi saat ini dan kebutuhan bidang persandian pada Pemerintah Kota Balikpapan agar penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

“Tujuan lain kajian ini adalah untuk mengetahui tentang kesesuaian jenjang bidang persandian pada profil pemerintah kota Balikpapan sesuai dengan kebutuhan bidang persandian tersebut. serta mengetahui secara garis besar tentang konsep atau rancangan teknis bidang persandian pada pemerintah kota yang sesuai untuk diterapkan,” ujar Ahmad Munawar.

Sasaran dari kajian ini, tahun Munawar,  dalam rangka pengamanan informasi pada pemerintah daerah kepada perangkat daerah Pemerintah Kotata Balikpapan adalah tersusunnya rekomendasi bagi penyusunan peraturan daerah kota Balikpapan tentang masalah persendian dalam rangka pengamanan informasi pada pemerintah daerah kepada perangkat daerah ditinjau dari aspek teknologi informasi aspek lembaga pemerintah daerah dan SDM nya serta aspek hukum yang terkait.

Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan Faisal Tola mengatakan, kegiatan ini adalah salah satu harapan yang nantinya sistem keamanan di Balikpapan bisa up to date alias tidak ketinggalan zaman.

Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan Faisal Tola saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di acara FGD DPRD Balikpapan di Hotel Novotel, Selasa (18/06/2019).

“Harapan kami nantinya ada badan sendiri di Kota Balikpapan, selain Badan Sandi Negara yang menangani masalah informasi rahasia. Jadi, di Kota Balikpapan ada badan atau lembaga sendiri dan tidak tergabung dengan Kesbangpol Balikpapan,” kata Faisal Tola.

Terkait keberadaan badan atau dinas yang menangani permasalahan tersebut, pihaknya berharap ada pembaharuan terhadap penanganan pesandian ini karena teknologi juga semakin berkembang dan maju.

“Kita maunya ada pembaharuan dari badan persandian tersebut karena teknologi saat ini semakin berkembang dan semakin maju,” tambahnya.

Sehingga, terang Politisi Partai Golkar Balikpapan ini, Pemerintah Kota Balikpapan harus mengantisipasi atas perkembangan teknologi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Banyak hal yang harus diperhatikan dan perlu mendapat perhatian serius agar fungsi persandian dalam rangka pengamanan informasi pada pemerintah daerah kepada perangkat daerah ini dapat ditingkatkan,” papar Faisal Tola.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here