Tata PKL Kuliner, DPRD Harapkan Ada OPD Yang Bertanggung Jawab

0
356

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Focus Group Discussion (FGD) pemaparan hasil penyusunan kajian akademik tentang Penataan Pusat PKL dan Kuliner Sebagai Ruang Publik digelar DPRD Balikpapan kerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang di Hotel Novotel Jalan Ery Suparjan Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (01/07/2019).

FGD yang membahas keberadaan dan persoalan PKL dan Kuliner di Kota Minyak ini menghadirkan dua narasumber dari Universitas Brawijaya Malang yakni Dosen Fakultas Ekonomi Dwi Budi Santosa SE, ME, PhD dan Arif Dwi Hertanto SE, ME sebagai konsultan IKM (Industri Kecil Menengah) Universitas Brawijaya Malang. Sementara, bertindak sebagai moderator adalah Gazali, anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan.

Dalam paparannya, Dwi Budi Santosa SE, ME, PhD mengatakan, maksud dilakukannya kajian ini untuk memberikan pedoman Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dalam menata PKL dan Kuliner sebagai bagian dari ruang publik.

“Tujuannya, memahami dinamika pengembangan PKL dan Kuliner Balikpapan dari aspek fungsional, aspek legalitas, pengaturan dan kelembagaan serta aspek lingkungan,” ujar Dwi Budi Santosa.

Dwi Budi menambahkan, dari kajian ini diperoleh kesimpulan hasil lapangan menemukan bahwa karakteristik PKL dan Kuliner Balikpapan berada dalam kawasan dengan potensi pasar yang tinggi, tetapi sekaligus mempunyai tingkat persaingan yang juga tinggi.

“Akar masalah penataan kawasan PKL dan Kuliner Balikpapan terletak pada belum terdapat penerbitan perizinan bagi pelaku PKL dan Kuliner. Kedua, belum terdapat peraturan yang memayungi legalitas penetapan khusus kawasan PKL dan kuliner, serta belum jelasnya OPD yang mengelola PKL dan Kuliner ini,” tambah Dwi Budi.

Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai FGD DPRD Balikpapan di Hotel Novotel, Senin (01/07/2019).

Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, digelarnya FGD DPRD Balikpapan pemaparan hasil penyusunan kajian akademik tentang Penataan Pusat PKL dan Kuliner Sebagai Ruang Publik bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang ini tak lain untuk memberikan perlindungan kepada PKL dan Kuliner Balikpapan.

“Kami menginginkan dari kajian ini nantinya ada OPD Pemkot Balikpapan yang bisa menaungi keberadaan atau bertanggung jawab terhadap PKL dan Kuliner di Balikpapan,” ujar Muhammad Taqwa.

Dia menambahkan, jika dilihat dari manfaat keberadaan PKL dan Kuliner ini lebih berada di Dinas Pariwisata karena lebih identik dengan kunjungan wisata karena menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Seperti halnya di Yogyakarta maupun disejumlah daerah lainnya yang PKL nya mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

“Ketika ada OPD yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap PKL dan Kuliner ini tentu akan lebih baik,” tambah Taqwa, sapaan akrab Muhammad Taqwa.

Menurut politisi Partai Gerindra Balikpapan ini, dilakukannya FGD tentang pemaparan hasil penyusunan kajian akademik ini juga untuk melindungi para PKL dan Kuliner hingga tidak terjadi pembiaran.

“Oleh karenanya, kita lakukan kajian ini untuk menata dan mengelolanya agar PKL dan Kuliner Balikpapan benar benar terlindungi. Termasuk ketika melakukan pengajuan modal ke bank maupun lainnya,” pungkasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here