Tujuh Fraksi Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018

0
266

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Tujuh fraksi DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Persetujuan ini disampaikan juru bicara ke tujuh fraksi di DPRD Balikpapan melalui rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendangan Akhir Fraksi-Fraksi DPRD dan Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD yang digelar di Gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (15/07/2019).

Dalam paripurna DPRD Balikpapan ini ketujuh fraksi juga menyampaikan saran dan catatan terkait pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Fraksi Partai Golkar include Partai Bulan Bintang dengan juru bicara Andi Arif Agung misalnya, menyampaikan menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban Walikota tentang pelaksanaan APBD 2018 untuk dijadikan Raperda.

Namun, sejumlah saran dan masukan disampaikan Andi Arif Agung atau yang biasa disapa A3 ini, diantaranya mengingatkan bagi seluruh OPD-OPD dapat meningkatkan pengendalian, pengawasan, investarisasi dalam hal pengelolaan ketersediaan barang milik daerah dan menjalankan pengawasan internal atas pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Balikpapan mengenai Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi dan Penandatanganan kesepakatan bersama tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (15/07/2019).

“Daya tampung sekolah Balikpapan yang masih kurang harus segera dilaksanakan penambahan ruang belajar dan sarana prasarana pendidikan lainnya, karena saat ini dari seluruh lulusan hanya 60 persen yang mampu ditampung oleh sekolah negeri, baik SMP maupun SMA dan SMK,” ujar A3 membacakan pandangan akhirnya.

Selain persoalan pendidikan, berbagai permasalahan lainnya juga disampaikan seperti soal peningkatan PAD, banjir serta lainnya.

Tak jauh berbeda dari pandangan fraksi Golkar, sejumlah fraksi lainnya juga menyampaikan saran dan masukannya, seperti gratis iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas 3 maupun lainnya.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, masukan tentang gratis pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta kelas 3 akan dikaji dulu. Namun, yang di depan mata adalah persoalan PPDB dan semua fraksi menyepakati untuk membangun ruang belajar, dan sekolah sekolah baru agar di tahun-tahun berikutnya persoalan PPDB bisa berkurang.

“Menghadapi persoalan PPDB, DPRD Balikpapan akan mendorong Pemkot Balikpapan untuk melaksanakan pembangunan dan penambahan ruang belajar baru serta pembangunan sekolah sekolah baru,” kata Abdulloh.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here