Jadi Ganjalan, Adeksi Minta UU Pilkada Direvisi

0
469

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati diharapkan dapat direvisi. Pasalnya, keberadaan undang-undang tersebut selama ini menjadi ganjalan bagi anggota DPR maupun DPRD yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle yang juga anggota Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) meminta undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati bisa segera direvisi karena asas keadilan.

“Senapas dengan DPR, DPRD, TNI/Polri dan ASN bisa mengajukan cuti tidak harus mundur saat mengikuti pemilihan kepala daerah alias Pilkada. Selama ini, anggota DPR maupun DPRD yang maju dalam pilkada diwajibkan mundur dari jabatannya,” kata Sabaruddin Panrecalle saat ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Kamis (01/08/2019).

Menurut Sabaruddin, hal ini sudah disampaikannya dalam audensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Adeksi bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron di Gedung DPR/MPR pada Senin 29 Juli 2019 lalu.

“Dalam pertemuan itu, Adeksi meminta agar aturan terkait kewajiban mundur bagi anggota DPRD dan DPR RI yang ingin maju sebagai calon kepala daerah dalam pilkada untuk direvisi,” terangnya.

Politisi Partai Gerindra Balikpapan ini menjelaskan, aturan yang tercantum pada UU Nomor 10 tahun 2016 yang sejalan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pilkada itu dinilai tidak adil. Sebab, walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur yang menyalonkan diri kembali, tidak diwajibkan untuk mundur.

“Mereka hanya diminta untuk cuti sementara. Demi rasa keadilan dan majunya demokrasi seharusnya DPRD, DPD juga hanya cuti sementara,” harap Sabaruddin.

Apalagi, tambah Sabaruddin, dalam waktu dekat pilkada serentak pada 2020 mendatang akan dimulai. Terdapat 270 daerah mengelar pilkada, diantaranya  diikuti 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di seluruh Indonesia.

“Semoga dalam kontestasi Pilkada 2020 dan 2024 mendatang akan muncul figur dan banyak pilihan masyarakat dalam memilih calon yang pro kepada rakyat bukan hanya semata boneka dan kotak kosong,” pungkasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here