PAD Kota Balikpapan Turun, Ini Kata Thohari Aziz

0
594

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan tahun 2019 seperti yang disampaikan Wali Kota Balikpapan dalam rapat paripurna DPRD di Gedung  Wakil Rakyat Kota Minyak Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan pada Senin (05/08/2019) mendapat tanggapan dari anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan, terkait laporan kepala daerah berkaitan dengan KUPA PPAS 2019 terjadi penurun PAD yang awalnya alami kenaikan Rp710 miliar itu, kini alami penurunan hingga tidak sampai Rp700 miliar.

“Faktornya banyak antara lain salah satunya adalah beroperasinya Bandara APT Pranoto di Samarinda. Namun saya berpikir hadirnya bandara di Samarinda seharusnya menjadi tantangan bagi eksekutif bagaimana lebih kreatif lagi agar target PAD tersebut tidak turun,” kata Thohari saat ditemui Kabargupas.com di ruang kerjanya usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD.

Artinya, tambah Thohari, masih banyak giat-giat yang mesti dilakukan, khususnya oleh Pemkot Balikpapan, dalam hal ini instansi terkait. Pihaknya juga meminta Pemkot Balikpapan untuk tidak berpangku tangan dengan keberadaan penurunan yang diakibatkan dengan keberadaan parkir di Bandara Sepinggan Balikpapan.

“Dengan kondisi itu memang sudah seharusnya turun, karena jumlah penumpang sebagian bergeser ke Samarinda. Saya pikir, dari setiap pemandangan umum fraksi, pendapat akhir fraksi, serta lainnya yang ada di DPRD Balikpapan, salah satunya Fraksi PDI Perjuangan itu juga selalu mendorong agar diterapkannya sistem online by cash register disemua wajib pajak, baik itu hotel restoran dan juga tempat hiburan,” papar Thohari.

Lebih lanjut, terang politisi PDI Perjuangan dari Dapil Balikpapan Selatan ini, jika itu dilakukan dirinya yakin akan semakin tertib, terutama dari pengusaha, juga dari warga Balikpapan dalam sistem penatausahaan keuangan.

“Kita juga sudah berkali kali mendorong bagaimana ke depan pengelolaan parkir di tepi jalan, baik itu di pasar maupun di tempat tempat keramaian jangan lagi dikelola oleh organisasi-organisasi tertentu. Dan itu potensinya besar,” ungkap Thohari.

Jadi, dia menjelaskan, kalau pertimbangannya masalah pembinaan, dirinya berpikir jika mereka bisa juga dibina dengan dipekerjakan tetap, tanpa harus mereka tidak dipekerjakan.

“Tapi angkutabilitas kan penting, jika tidak dilakukan tentu tidak nyaman juga. Masyarakat nariki karcis retribusi parkir juga tidak nyaman. Kalau mereka dikelola semua oleh Dishub atau UPT pasar dan juru parkirnya dijadikan tenaga di lapangan yang resmi dari dinas terkait, itu lebih bagus dan lebih jelas,” pungkas Thohari.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here