Fraksi DPRD Kembali Soroti Tidak Maksimalnya Pengelolaan Parkir

0
472

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Setelah Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kota Balikpapan Tahun 2019 sehari sebelumnya, kali ini Rapat Paripurna kembali digelar DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (06/08/2019).

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh dihadiri Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dan tiga Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz, Sabaruddin Panrecalle dan Syarifuddin Odang ini mengagendakan pandangan fraksi DPRD Balikpapan terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang RAPBD Perubahan Kota Balikpapan.

Dalam Rapat Paripurna ini, tujuh fraksi di DPRD Balikpapan menyampaikan pandangannya terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan, yang diawali oleh fraksi Partai Golkar include PBB dengan juru bicara Doris Eko Rian Desyanto yang menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 291 miliar. Fraksi Golkar meminta pemerintah kota untuk memaksimalkan Silpa tersebut guna kesejahteran masyarkat.

“Fraksi kami juga meminta Pemkot Balikpapan untuk memaksimalkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini, salah satunya untuk memanfaatkan dana coorporate social responsibility (CSR) berdaya guna untuk kepentingan masyarakat,” ujar Doris.

Setelah Doris, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Budiono menyampaikan sejumlah saran dan masukan kepada Pemkot Balikpapan agar membenahi pembangunan kota, diantaranya pembenahan terhadap Pasar Pandansari dan Pasar Klandasan yang saat ini terlihat semakin kumuh.

“Kondisi Pasar Pandansari dan Pasar Klandasan saat ini semakin kumuh karena tidak ada perhatian dari Pemerintah Kota Balikpapan,” kata Budiono.

Tak hanya pasar, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti soal penyertaan modal terhadap PDAM dan penyertaan modal di Bank Kaltimtara. Begitu soal Perusahaan Daerah alias Perusda, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Perusda Balikpapan untuk bekerja maksimal agar dapat meningkatkan PAD Kota Balikpapan.

Penyampaian pandangan umum fraksi selanjutnya disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS serta Fraksi Gabungan Nasdem-PPP yang juga menyoroti turunnya target PAD Kota Balikpapan yang semula Rp710 miliar sebelum perubahan, dan setelah perubahan menjadi Rp680 miliar.

Para juru bicara fraksi mengharapkan perlu dilakukannya pemaksimalan potensi sumber PAD yang ada di Kota Beriman ini. Salah satu potensi PAD yang harusnya digarap secara maksimal adalah parkir, baik parkir tepi jalan, parkir di pasar maupun parkir di lokasi keramaian. Tidak maksimalnya pengelolaan parkir ini menjadi sorotan utama hampir seluruh fraksi di DPRD Balikpapan.

“Pemkot Balikpapan juga harus maksimalkan potensi parkir pinggir jalan, terutama alat parkir meteran yang banyak tidak berfungsi akibat mengalami kerusakan,” tambah Budiono.

Menurut Budiono, perlu dilakukan kajian tentang pajak dengan memperkuat tim ekonomi guna memaksimalkan target PAD Kota Balikpapan yang tahun ini mengalami penurunan cukup signifikan.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here