DPRD Dorong Pemkot Balikpapan Tingkatkan Pembangunan Pendidikan

0
596

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan untuk meningkatkan pembangunan pendidikan.

Tidak hanya penambahan ruang belajar, namun juga infrastruktur, baik sarana prasarana sekolah maupun lainnya. Hal itu dilakukan agar ke depan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Beriman ini bisa berjalan lancar.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Syarifuddin Odang mengatakan, usulan DPRD Balikpapan tentang peningkatan pendidikan yang dituangkan dalam pandangan fraksi sudah disampaikan kepada Wali Kota Balikpapan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, beberapa waktu lalu.

Namun, yang paling mendesak dan harus segera dilaksanakan adalah penambahan ruang belajar di setiap kecamatan. Untuk di Kecamatan Balikpapan Utara, salah satunya SD-SMP terpadu. Tetapi, disisi lain SDN 014 Balikpapan Utara yang ada di persimpangan kilometer 5 akan dipindahkan ke sana.

“Ada beberapa sekolah yang melakukan penambahan ruang belajar. Saat kita pertemuan dengan Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Balikpapan selalu mengatakan aman-aman saja, tapi pada saat penerimaan murid baru selalu bermasalah. Dimana tidak koneknya, itu sebenarnya yang mau kita cari,” kata Syarifuddin Odang, belum lama ini.

Yang kedua, tambah Odang, sapaan akrab Syarifuddin Odang, SLTA ini kewenangannya adalah provinsi, yang selama ini selalu dijanji dari tahun ke tahun untuk pembangunan SMKN 7 di Balikpapan Barat, dan sampai saat ini belum ada realisasinya. Begitu pula dengan SMPN 4 dan SMPN 9 di Balikpapan Barat yang juga perlu mendapatkan perhatian.

“Kepala Disdikbud Balikpapan sudah menyampaikan bahwa 36 ruang belajar maksimalnya di dalam satu sekolah. Tapi kita melihat juga luasan dari sekolah itu sendiri, berapa standardisasinya. Jangan sampai kita memaksimalkan itu tetapi menjadikan sekolah itu kumuh, seperti di SMPN 3 dan SMPN 1 Balikpapan untuk direm pembangunannya,” terang Odang.

Yang perlu diarahkan ke depan, jelas Odang, yang menjadi alasan ketika mau menambah sekolah sangat sulit karena tidak ada guru. Pada saat pengajuannya ke pusat, yakni ke Kementerian Pendidikan selalu ditolak karena ada hitung-hitungan, dan itu seperti berteori. Harusnya melihat ke bawah untuk mengetahui kondisi di lapangan seperti apa pendidikan di daerah, termasuk adanya permasalahan zonasi.

“Di tahun depan saya meminta adanya penambahan ruang belajar sekolah di masing-masing kecamatan. Tapi, saya minta renstra-nya ke depan itu adalah pembangunan sekolah. Soal guru harus ada penyelesaiannya, jangan hanya bicara persoalan tidak ada guru,” pungkasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here