Konreg Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Kalimantan, Ini Kata Menteri Bambang

0
558
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan paparannya di hadapan para gubernur di Kalimantan dalam kegiatan Konreg

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Sebanyak 15 Major Projects 2020-2024 ada di Pulau Kalimantan yang strategis dan berdaya ungkit untuk mencapai target prioritas. Beberapa highlight prioritas Kalimantan adalah pembangunan Jalan Lintas Tengah dan Paralel Perbatasan Kalimantan, pembangunan Pelabuhan Hub Kijing/Pontianak yang merupakan bagian dari tujuh pelabuhan hub Integrated Port Network, hingga pemindahan Ibu Kota Negara.

Selain itu, pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin, Pusat Kawasan Strategis Nasional Paloh Aruk dan PKSN Nunukan, pembangunan waduk multiguna, pengembangan Bandara Baru Singkawang untuk mendukung pariwisata yang merupakan bagian dari 25 bandara baru periode 2020-2024, serta pengembangan Tol Balikpapan–Samarinda–Bontang untuk mendukung kawasan industri dan konektivitas antar kota, juga jadi perhatian.

“Pengembangan kereta api regional Kalimantan untuk mendukung Ibu Kota Negara (IKN) dan angkutan barang, pengembangan PLTA Kayan untuk mendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, serta pembangunan Bendungan Tapin dan Riam Kiwa sebagai pengendali banjir, hingga penyediaan air baku, dan pembangkit listrik juga masuk dalam 15 Major Projects 2020-2024 ini, kata Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Konsultasi Regional (Konreg) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Wilayah Kalimantan di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/08/2019).

Dia menambahkan, pembangunan wilayah Kalimantan akan diarahkan kepada percepatan pertumbuhan, diversifikasi ekonomi, dan pelestarian alam yang dapat dicapai dengan sepuluh strategi utama. Pertama, mempertahankan peran lumbung energi nasional. Lalu mengembangkan industri pengolahan (hilirisasi) SDA perkebunan dan hasil tambang. Ketiga, menguatkan peran kawasan perdesaan prioritas nasional agar menjamin basis produksi untuk hilirisasi industri.

Yang keempat, ujar Bambang, menguatkan penguatan kawasan transmigrasi mandiri. Kelima, menjaga kawasan perbatasan untuk menjamin kedaulatan NKRI. Kemudian keenam, menjaga kawasan pelestarian lingkungan dan ekologis. Dan ketujuh, menjamin pemenuhan konektivitas, infrastruktur pelayanan dasar pada kawasan dan kota-kota baru.

Kedelapan, tambah Bambang, meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah untuk mempercepat penerapan SPM, meningkatkan kerja sama antara daerah dan meningkatkan PAD. Kesembilan, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui integrasi kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana serta penguatan sistem mitigasi bencana. Kesepuluh, pemindahan IKN sebagai pusat pertumbuhan nasional.

Menteri PPN/Bappenas RI Bambang Brodjonegoro foto bersama para Gubernur se-Kalimantan di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (20/08/2019).

“Ekonomi Kalimantan harus sebagai satu kesatuan wilayah perekonomian dan bertumpu pada industrialisasi yang berbasis hilirisasi SDA. Supaya ekonomi Kalimantan bisa berjalan sebagai suatu keekonomian, maka butuh infrastruktur yang tepat sasaran. Kenapa dibangun PLTA skala besar di Sungai Kayang Mentarang, bukan supaya listriknya aman, tetapi yang lebih penting untuk menggerakkan ekonomi Kalimantan Utara, karena Kawasan Industri di Kalimantan Utara tidak bisa menampung industri aluminium kalau tidak ada PLTA skala besar,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Bambang, Kalimantan perlu investasi hilirisasi SDA. Lima tahun ke depan, pilihan untuk maju adalah investasi, tidak bisa mengandalkan konsumsi atau pun ekspor. Apalagi, Kalimantan ini kebanyakan ekspor SDA dan harga secara global juga tidak bagus. Ke depan, akan lebih banyak dibutuhkan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus. Kalau komoditas berasal dari Kalimantan dan punya peluang untuk hilirisasi, maka lakukan penciptaan nilai tambah di Kalimantan, jangan sampai Kalimantan menjadi produsen barang mentah.

“Perekonomian tidak bisa moody, kita butuh stabilitas yang hanya bisa melalui penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi SDA. Kalau Tanah Kuning diusulkan menjadi pabrik skala besar aluminium, maka listrik, jalan, fasilitas Kawasan Industri harus tersedia,” ucap Bambang.

Bambang melanjutkan, beberapa isu mendasar Kalimantan yang masih perlu ditangani adalah masih tingginya ketergantungan pada sektor tambang dan komoditas sumber daya, utamanya batu bara dan Crude Palm Oil (CPO), sehingga berimplikasi pada kecenderungan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan yang menurun dan lebih rendah dibandingkan wilayah lainnya paska commodity boom pada 2013-2014. Kalimantan juga masih terkendala infrastruktur konektivitas dan energi. Kualitas infrastruktur jalan di seluruh provinsi Kalimantan masih di bawah rata-rata provinsi.

Realibilitas listrik juga masih rendah, yang ditandai dengan relatif tingginya gangguan dan banyaknya industri yang memiliki pembangkit listrik sendiri. Terkait SDM, tingkat stunting pada anak balita di wilayah Kalimantan masih cukup tinggi. Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen Gubernur dan Bupati/Walikota dengan intervensi yang holistik dan integratif, mengacu kepada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Selain itu, tingkat pendidikan dan kualitas pembelajaran serta pengajaran masih belum optimal dan merata.

“Pulau Kalimantan juga dihadapkan pada isu masih tingginya laju deforestasi tutupan hutan sebesar 11 persen serta masih tingginya alih fungsi hutan gambut mencapai 15 persen. Untuk itu, sejak 2015 telah diberlakukan moratorium lahan gambut. Permasalahan lainnya adalah isu laju deforestasi yang tinggi diakibatkan kompetisi lahan pertanian dan perkebunan termasuk sawit yang menjadi komoditas utama dalam mendorong perekonomian nasional. Kalimantan juga memiliki titik panas terbanyak serta wilayah kebakaran hutan dan lahan terluas di Indonesia. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Kalimantan,” tutup Bambang.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here