Bedah MoU Dewan Pers Dengan Polri, Charles: Sengketa Pers Diserahkan ke Dewan Pers

0
696

Kabargupas.com, SAMARINDA – Puluhan jurnalis Samarinda mengikuti diskusi “Membedah MoU Dewan Pers Dengan Polri tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan” yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan Biro Samarinda di Kantor LKBN Antara Kaltim, Samarinda, Jumat (06/09/2019).

Tiga dari empat narasumber hadir, yakni Iptu M Nainuri mewakili Polresta Kota Samarinda, Charles Siahaan selaku ahli pers, dan Nalendro Priambodo mewakili AJI Balikpapan Biro Samarinda. Dipandu anggota AJI Biro Samarinda Yuda Almerio selaku moderator, diskusi berlangsung menarik.

Dalam kegiatan ini, AJI menegaskan jika tujuan dari dilaksanakannya diskusi tak lain untuk meningkatkan wawasan, pemahaman dan pembelajaran bersama terkait nota kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri.

Iptu M Nainuri mengatakan, dalam menangani kasus, polisi akan profesional dan transparan. Termasuk jika ada sengketa pers, maka polisi berkomitmen untuk menjalankan MoU tersebut.

“Tugas kami menegakkan hukum. Jika ada warga negara yang melapor, maka kami akan melayani,” ujar Nainuri saat menyampaikan paparannya di hadapan puluhan jurnalis.

Ia menekankan, dalam MoU tersebut, untuk sengketa pers ia akan menyerahkan penanganan kasus ke Dewan Pers. Terkait penyelidikan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan, apakah laporan tersebut sengketa pers atau pidana murni.

“Jadi nanti akan kami panggil. Bukan panggilan pro justisia, hanya undangan saja. Bagaimana kami bisa mengetahui jika tidak kami selidiki terlebih dahulu,” tambahnya.

Nainuri memaparkan, surat pemanggilan tujuannya untuk mengetahui apakah kasus tersebut merupakan sengketa pers atau bukan. “Kalau masih panggilan, Insha Allah (jurnalis) jangan khawatir,” kata dia.

Peserta diskusi menyampaikan tanggapannya terkait persoalan pers yang ditangani pihak kepolisian.

Nainuri menekankan, pemanggilan bukan berarti sudah pro justisia. Untuk itu, penerima panggilan melalui undangan dari polisi tidak diwajibkan hadir. Namun, hal tersebut bisa menjadi catatan tentang kurangnya kooperatif.

Ahli Pers Kaltim Charles Siahaan mengungkapkan, ada kegelisahan jurnalis jika produk jurnalistik dapat berujung pidana. Menurut Charles, jika ada laporan masyarakat ke polisi yang melampirkan artikel atau berita yang merupakan produk jurnalistik sebagai barang bukti, sudah selayaknya sengketa pers tersebut diarahkan atau diserahkan ke Dewan Pers.

“Semangat kemerdekaan pers ini yang ingin kita kawal. Polri, jaksa, semua harus menjaga semangat kemerdekaan pers,” ungkap Charles.

Ia menjelaskan ada potensi intimidasi jika sengketa pers ditangani polisi. Surat pemanggilan jika sampai tiga kali surat dapat berujung dengan penjemputan paksa. Charles berharap polisi dapat memahami ranah kerja Dewan Pers. Selain itu, jika ada laporan terkait pemberitaan maka dapat diarahkan melapor ke dewan pers, bahkan bisa langsung meminta hak jawab atau koreksi ke media bersangkutan.

“Bukan surat pemanggilan, bisa juga diarahkan mediasi, agar kedua belah pihak dapat memahami,” kata Charles.

Diskusi “Membedah MoU Dewan Pers Dengan Polri” ini mendapat tanggapan beragam dari peserta yang hadir, tak terkecuali Kepala Biro Antara Kaltim Abdul Hakim. Menurut Abdul Hakim, ada dua kalimat kunci, esensi dari MoU Dewan Pers dan Polri, yakni semangat kemerdekaan pers, dan penegakan hukum.

“Pendekatan yang bisa dilakukan sebelum masuk ke penanganan hukum ialah adanya mediasi. Agar saat masuk ke jalur hukum sudah jelas persoalannya,” tutur Abdul Hakim.

Sementara itu, Ketua Biro Samarinda AJI Balikpapan Nofiyatul Chalimah memberikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang hadir dalam diskusi ini, terlebih apresiasi kepada pihak kepolisian yang membeberkan secara rinci mengenai MoU Dewan Pers dengan Polri hingga soal pemanggilan dan penegakan hukum terkait sengketa pers.

“Diskusi ini adalah awal yang baik untuk menjadi pembekalan bersama. Kami jurnalis akan menjaga semangat kemerdekaan pers,” kata Nofi.

Nofi berharap, jika ada sengketa pers, sudah selayaknya ditangani oleh Dewan Pers. “Agenda ini tujuannya agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara pihak terkait tentang produk jurnalistik,” tutupnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati
Sumber : AJI Samarinda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here