Soal IKN, Camat Muara Jawa Minta Warga Cek Lagi Legalitas Lahannya

0
1106
Lurah Sungai Merdeka Drs Agus Santosa (tiga dari kanan) foto bareng pejabat muspika Samboja dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (07/09/2019).

Kabargupas.com, KUKAR – Ditetapkannya Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai IKN (Ibu Kota Negara) baru mendapat tanggapan beragam dari berbagai elemen masyarakat. Mayoritas, mereka menyambut baik rencana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut, khususnya di wilayah Kecamatan Samboja dan Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Dikarenakan penetapan Ibu Kota Negara sudah resmi dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, warga di wilayah Kecamatan Muara Jawa dan Kecamatan Samboja diimbau untuk tidak mudah terbujuk rayu oleh para oknum warga berkedok investor. Pasalnya, sejak Ibu Kota Negara ditetapkan di wilayah Kukar, tepatnya di Samboja dan Muara Jawa, aktivitas jual beli tanah warga mengalami peningkatan.

Camat Muara Jawa, Safaruddin S. Sos MM mengatakan, yang pertama atas nama pemerintah pihaknya mengajak masyarakat, khususnya warga Muara Jawa dan Samboja yang diketahui menjadi bagian dari rencana kawasan pengembangan Ibu Kota Negara ini akan bisa menyambut baik dan mendukung keputusan pemerintah pusat berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim, khususnya di Kabupaten Kukar.

“Yang kedua kami berharap, sekaligus menghimbau kepada masyarakat, agar mulai mengecek kembali berkenaan dengan kepemilikan bidang tanah atau lahan, baik berkenaan dengan legalitas maupun kejelasan tentang status lahan yang ada. Jangan sampai karena kelalaian itu, ini menyebabkan ada pihak luar atau spekulan yang mengklaim, mengakui, bahkan mencaplok lahan-lahan masyarakat tersebut,” ujar Safaruddin kepada Kabargupas.com usai silaturahmi dengan aparatur kecamatan dan kelurahan di wilayah IKN di RM Gudeg Jogja Kilometer 36 Jalan Poros Balikpapan – Samarinda, Sabtu (07/09/2019).

Hadir dalam silaturahmi ini, Lurah Sungai Merdeka, Agus Santosa, Lurah Ambalat, Tajuddin, Lurah Karya Merdeka, Erwan Taufik, Lurah Teluk Dalam, Jemain, Ketua LPM Karya Merdeka Mansyur Hs, serta Ketua LPM Sungai Merdeka, Rini Rifki didampingi anggota LPM Sungai Merdeka Rasmiati.

Selanjutnya, terang Safaruddin, yang tidak kalah pentingnya agar masyarakat bisa lebih hati-hati dan waspada terhadap penawaran lahan oleh para pihak, berkenaan dengan pemindahan Ibu Kota Negara ini, untuk benar-benar memastikan tentang legalitas dan letak lahan yang ditawarkan.

Pasca ditetapkannya kawasan Samboja dan Muara Jawa sebagai wilayah IKN di Kabupaten Kukar, Camat Muara Jawa Safaruddin meminta warga untuk melakukan pengecekan lagi terhadap legalitas lahan yang dimiliki.

“Karena kami sudah punya catatan berkaitan dengan adanya klaim-klaim dari para pihak yang mengaku dan memiliki lahan, dan akan diperjualbelikan itu, ternyata begitu kita cek di kecamatan berkenaan dengan nomor registernya tidak tercatat. Sehingga jangan sampai karena kekurang waspadaan itu menyebabkan masyarakat dirugikan,” tambah Safaruddin.

Yang ketiga, papar Safaruddin, masyarakat harus mewaspadai atau hati-hati terhadap isu-isu atau informasi-informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Pihaknya menyarankan apabila mendapatkan informasi atau isu yang masih meragukan kebenaran sumbernya untuk bisa segera menghubungi pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintahan di kecamatan maupun di kelurahan.

“Sehingga, jangan sampai karena kurangnya kewaspadaan itu lagi-lagi menyebabkan masyarakat dirugikan atau tertipu. Klaim-klaim kepemilikan lahan di kawasan yang akan dijadikan Ibu Kota Negara saat ini sudah bermunculan. Tapi kami dengan koordinasi yang baik, yang kami lakukan khususnya teman-teman di kelurahan hal-hal tersebut bisa kita atasi,” terangnya.

Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya keinginan warga untuk buru-buru melepas atau menjual lahannya kepada masyarakat lain, dirinya mengimbau, jangan sampai karena keinginan sesaat itu menyebabkan dikemudian hari menyesal, yang akhirnya menjadi penonton di rumah sendiri.

“Adanya keinginan warga untuk buru-buru melepas lahannya, kami mengimbau tidak melakukannya. Jangan sampai karena keinginan sesaat menyebabkan dikemudian hari menyesal. Atau istilah dari Pak Bupati akhirnya menjadi penonton di rumah sendiri,” kata Safaruddin.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here