Lurah Sungai Merdeka Imbau Warga Tidak Jual Lahannya ke Broker Tanah

0
328

Kabargupas.com, KUKAR – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat di Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Muara Jawa.

Selain menyambut positif, masyarakat juga mendukung pemindahan Ibu Kota Negara tersebut karena dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Muara Jawa.

Lurah Sungai Merdeka Drs Agus Santosa mengatakan, tanggapan dari masyarakat di Kelurahan Sungai Merdeka, khususnya di wilayah Samboja dan Muara Jawa positif dan sangat mendukung untuk menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Untuk lahan, sementara ini tidak ada permasalahan karena apa yang ada diberita bahwa ada kenaikan harga tanah, kemudian banyak orang jual beli lahan, kenyataannya saat ini belum pernah ada.

“Sementara ini, tidak ada permasalahan tentang lahan karena apa yang ada di berita-berita bahwa ada kenaikan harga tanah, kemudian banyak orang jual beli lahan, kenyataannya saat ini belum pernah ada transaksi di kantor kami,” ujar Agus Santosa saat ditemui Kabargupas.com di Gudeg Jogja Jalan Soekarno Hatta Km 36 Balikpapan – Samarinda, Sabtu (07/09/2019).

Lurah Sungai Merdeka Drs Agus Santosa (3 dari kanan) foto bareng pejabat muspika Samboja dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (07/09/2019).

Oleh karena itu, Agus mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Kelurahan Sungai Merdeka untuk tidak menjual lahan-lahannya kepada para cukong ataupun broker lahan, agar nanti kalau jadi Ibu Kota Negara tidak ketinggalan atau tersisih.

“Kami imbau kepada masyarakat di Sungai Merdeka untuk tidak menjual lahan-lahannya kepada para cukong atau broker lahan, agar nanti suatu saat kalau jadi Ibu Kota Negara tidak tersisihkan,” tambah Agus.

Guna mencegah maraknya penjualan lahan oleh masyarakat ini, pihaknya telah melakukan berbagai inovasi, diantaranya sesegera mungkin melakukan pembenahan administrasi pertanahan, terutama untuk menyelamatkan warga yang belum mempunyai surat terhadap lahan yang dimiliki.

“Kami juga telah berkomunikasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), bagaimana untuk menyelamatkan warga kami yang belum mempunyai surat agar kami bisa diberikan fasilitas berupa PTSL agar legalitas kepemilikan warga bisa terpenuhi. Terkait laporan tentang tumpang tindih lahan warga, sampai saat ini belum ada,” pungkasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here