Suhardi Duga Ada Penyelewengan Subsidi di Rumah Murah Jokowi

0
301

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Program rumah murah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertamanya sebanyak 1 juta rumah, diduga dimanfaatkan oleh sejumlah developer nakal di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mencari keuntungan semata.

Padahal, semangat awal dari program yang digagas oleh orang nomor satu di republik ini adalah memastikan setiap penduduk Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dengan harga yang terjangkau. Sesuai namanya, program ini menargetkan terdapat 1 juta rumah baru terbangun setiap tahunnya.

Sayang, program 1 juta rumah Jokowi di Kota Minyak diduga jadi ajang korupsi oleh oknum pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab. Tak tanggung-tanggung, ratusan miliar rupiah diduga jadi kerugian negara, karena rumah program Jokowi itu disubsidi oleh pemerintah.

“Begitu pula masyarakat yang menjadi konsumennya, mereka tidak sadar menjadi korban dari aksi para developer nakal, akibat tidak terbukanya informasi tentang rumah subsidi dan mekanisme, serta ketidaktahuan konsumen,” ujar Suhardi Hamka, salah satu pengembang yang juga Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Korwil Balikpapan kepada awak media, Selasa (10/09/2019).

Menurut Suhardi, dugaan penyelewengan subsidi yang dilakukan sejumlah developer nakal di Kota Minyak ini baru dipublikasikan setelah ada konsumen yang menghubungi dirinya melalui Whatsapp belum lama ini. Mereka berkonsultasi tentang akad subsidi perumahan dengan batasan maksimal yang telah diatur pemerintah serta legalitas angsuran yang disetorkan ke pengembang.

“Akad yang terjadi sejak 2016 lalu itu ilegal jika tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dan ini sebuah temuan yang sangat luar biasa dan harus segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak berwenang, khususnya stakeholder yang bersentuhan langsung terhadap permasalahan tersebut yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bank pelaksana, dirjen pajak serta petugas kepolisian dan kejaksaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Suhardi menjelaskan, kabar dugaan penyelewengan program rumah murah Jokowi ini sebenarnya sudah berembus cukup lama, tapi belum dibuka ke publik karena tidak ada laporan. Walau bukti-bukti tentang dugaan pelanggaran tersebut sudah dipegang. Padahal, untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memerlukan izin khusus.

“Saya menduga telah terjadi penyalahgunaan fasilitas Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi yang dilakukan oknum pengembang perumahan sehingga konsumen perumahan murah yang sudah akad subsidi perlu diberikan pendampingan,” terangnya.

Karena ada angsuran lain di luar akad subsidi yang disetor kepada pengembang, tuturnya, jelas menabrak regulasi dan berpotensi menimbulkan kerugian negara mulai dari PPN 10 persen hingga subsidi bunga angsuran. Kemudian memungut biaya tambahan di luar ketetapan pemerintah.

Dari hasil penghitungan, terang Suhardi, potensi kerugian negara lebih Rp100 miliar dan bisa menjadi temuan terbesar dalam Program Strategis Nasional. Mengingat harga rumah bersubsidi pada 2017 adalah Rp135 juta dan 2018 mencapai Rp142 juta serta tahun ini Rp153 juta. Dirinya juga menemukan adanya pengembang yang mengatasnamakan rumah murah bersubsidi tapi menjualnya dengan harga Rp225 juta per unit.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here