Mulai Senin, 45 Anggota DPRD Balikpapan Ikuti Bimtek di Samarinda

0
838

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Selama empat hari, yakni mulai Senin hingga Kamis mendatang, 45 anggota DPRD Balikpapan akan mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Kaltim) di Samarinda.

Kegiatan bimtek ini dilakukan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kemampuan anggota DPRD Balikpapan periode 2019-2024. Rencananya, bimtek akan dibuka oleh gubernur Kaltim, Isran Noor, dihadiri sejumlah perwakilan dari BPSDM Pusat, termasuk pemateri dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri), serta lainnya.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan, selama empat hari mulai Senin hingga Kamis mendatang, anggota DPRD Balikpapan akan mengikuti masa orientasi anggota baru dengan materi tentang kedewanan, yakni tugas pokok wakil rakyat, khususnya anggota DPRD Balikpapan.

“Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, penyelenggara pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Demikian pula berkaitan dengan Undang-undang No.17 tentang Susunan Kedudukan (Susduk) DPRD atau Undang-undang MD3 yakni tentang MPR, DPR, DPRD dan DPRD. Ya semacam pengenalan tugas kedewanan,” kata Thohari Aziz kepada Kabargupas.com, Minggu (15/09/2019).

Dia menambahkan, pada Senin besok kegiatan bimtek jadwalnya anggota DPRD dari tiga daerah di Kaltim yakni DPRD Balikpapan, DPRD Bontang dan DPRD Mahakam Ulu alias Mahulu. Meski digabungkan dengan daerah lain, pelaksanaan bimtek para wakil rakyat tersebut dipastikan tidak mengalami masalah, karena hanya mengikuti materi bimtek.

“Para pemateri saat ini tekniknya sudah bagus, utamanya dalam menyampaikan materi-materi tentang kedewanan, yang penyampaian menggunakan metode atau dikemas dalam permainan atau game-game serta lainnya. Itu pasti ada, agar pelaksanaan bimtek tidak monoton guna menghilangkan kejenuhan peserta bimtek. Namun, kegiatan di kelas juga ada,” terang Thohari.

Dalam pelaksanaan bimtek, tambah politisi PDI Perjuangan ini, yang lebih ditekankan adalah menyusun peraturan daerah dan menerapkannya, menyusun dan menetapkan anggaran, dan melakukan pengawasan.

“Jadi, tiga tugas pokok dan fungsi itu harus dikuasai oleh seluruh anggota DPRD. Termasuk politik anggaran kan juga harus dikuasai kita semua. Jadi APBD itu cara penyusunannya seperti apa, pertanggungjawaban seperti apa. Begitu pula dengan sistem keuangan daerah dan sebagainya,” pungkas Thohari.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here