DPRD Terima Dua Kelompok Mahasiswa, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK

0
817

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Aksi unjuk rasa menolak pengesahan Revisi Undang-Undang KPK dan KUHP digelar dua kelompok mahasiswa Kota Minyak di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (23/09/2019).

Dua kelompok mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa atau demo di kantor Wakil Rakyat tersebut adalah mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Balikpapan dan gabungan mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Demokrasi.

Aksi unjuk rasa gelombang pertama yang digelar GMNI Balikpapan berlangsung pada pukul 09.00 Wita. Para pengujuk rasa diterima sejumlah anggota DPRD Balikpapan yakni Thohari Aziz, Riri Saswita Diano, Budiono, Laisa, Hj Kasmah, dan Wiranata Oey didampingi Sekwan DPRD Balikpapan Abdul Aziz.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz (pegang toak) menerima mahasiswa GMNI yang melakukan unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Balikpapan, Senin (23/09/2019).

Sedangkan aksi kedua yang dimulai pada pukul 11.00 Wita, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Demokrasi diterima langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh bersama sejumlah anggota DPRD Balikpapan dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Balikpapan.

Dalam aksinya, pengunjuk menyampaikan empat pernyataan yakni menolak pengesahan UU KPK, menganggap panitia seleksi telah gagal dalam menyeleksi unsur pmpinan KPK, menilai revisi UU KPK merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi yang menginginkan negara bebas KKN, dan mempertanyakan sikap anggota DPR yang bersikeras melakukan revisi UU KPK meski pembahasan tersebut tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.

Koordinator aksi GMNI Balikpapan, Yosef Sitanggang mengatakan, aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPR dan pemerintah yang telah gagal menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik. Mereka, lanjutnya, semestinya melindungi masyarakat dengan memperkuat KPK namun yang terjadi sebaliknya.

“Kami sangat menyayangkan terhadap pengesahan revisi UU KPK karena itu tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi, yang justru malah di sahkan oleh DPR RI,” kata Yosep.

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Demokrasi diterima Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh bersama sejumlah anggota DPRD Balikpapan, Senin (23/09/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Azis saat menerima mahasiswa GMNI Balikpapan mengatakan, pihaknya mengapresiasi mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Balikpapan yang menolak pengesahan revisi UU KPK dan KUHP.

“Menolak disahkannya Undang-undang tersebut sah-sah saja, karena hal itu adalah lumrah dalam kehidupan berdemokrasi. Kan sudah ada jalurnya. Kalau memang tidak sepakat ajukan saja judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Silahkan undang pakar-pakar hukum dan kaji mana pasal-pasal yang tidak pro rakyat. Mana pasal yang dianggap melemahkan KPK. Sehingga dalam melakukan penolakan itu ada dasar ilmiah dan kajian akademisnya,” ujar Thohari.

Dalam aksi ini, mahasiswa juga meminta DPRD menandatangani pernyataan sikap dan mengirimkan ke DPR RI. Sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan para mahasiswa, Thohari, menerima permintaan mahasiswa mengirimkan surat melalui fax ke DPR RI.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here