Rapat Tatib, Pansus Bahas Mekanisme Kerja Anggota DPRD

0
674

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat pembahasan tata tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), digelar Wakil Rakyat Kota Minyak di lantai dua gedung parlemen Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Rabu (25/09/2019).

Rapat pembahasan Tatib DPRD Balikpapan yang dipimpin Andi Arif Agung dan berlangsung tertutup ini menghadirkan dua pakar hukum yang tergabung dalam kelompok pakar hukum dan kebijakan publik, yakni Muhammad Rifai SH dan Agus Amri, SH, CLA. Tak ketinggalan, mantan Kabag Hukum Pemkot Balikpapan, Daud Pirade juga hadir memberikan sejumlah masukan maupun koreksi agar pembuatan Tatib DPRD sesuai dengan yang diinginkan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tatib Andi Arif Agung mengatakan, tatib DPRD ini sangat penting bagi anggota DPRD karena untuk mengatur agar para wakil rakyat bekerja sesuai tupoksi dan koridornya. Dengan tatib ini, anggota DPRD yang menjalankan tugas bisa lebih disiplin dan sesuai aturan yang sudah ditentukan.

“Tatib ini sangat penting bagi anggota DPRD karena untuk mengatur anggota DPRD agar lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya sesuai mekanisme,” kata Andi Arif Agung kepada Kabargupas.com usai rapat.

Ketua Pansus Tatib, Andi Arif Agung memberikan keterangan pers usai rapat pembahasan, Rabu (25/09/2019).

Dia menambahkan, tatib ini yang menjadi aturan main bagaimana cara beracara di lembaga ini. Semua diatur dalam tatib ini. Makanya, segala sesuatunya anggota DPRD harus memahami apa isi tatib tersebut.

“Contoh, nanti ada hal hal yang krusial. Misalnya nanti ditatib diatur, kalau selama paripurna tidak hadir selama enam kali berturut-turut itu bisa Badan Kehormatan (BK) mengusulkan untuk direkomendasikan untuk di PAW (Penggantian Antar Waktu). Itu kan berarti sangat penting,” jelas Andi Arif Agung yang akrab disapa A3.

Kemudian, lanjut politisi Partai Golkar Balikpapan ini, mekanisme pemilihan pimpinan di komisi komisi, pimpinan di badan badan yang lain, itu diatur semua di tatib ini. Contoh lagi, ujar A3, pemilihan kepala daerah, apabila terjadi kekosongan tidak lebih dari 18 bulan itu bisa dilakukan pemilihan di DPRD.

“Itu bisa terjadi, seperti yang terjadi di Samarinda karena meninggal dunia itu dilakukan pemilihan. Makanisme itu diatur dalam tatib,” pungkasnya.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here