Lahan Stadion Belum Dibayar, Haris: Bisa Berdampak Hukum

0
683

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyayangkan pernyataan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi terkait pembayaran ganti rugi lahan di Stadion Batakan Jalan Mulawarman Balikpapan Timur, akan diserahkan kepada Wali Kota Balikpapan yang baru.

Hal itu dilakukan jika pada masa pemerintahannya atau satu tahun ke depan di masa akhir jabatannya sebagai Wali Kota Balikpapan tidak dapat menyelesaikan pembayaran ganti rugi lahan warga di stadion yang berada di Kelurahan Manggar tersebut.

Anggota DPRD Balikpapan H Haris mengatakan, pembayaran ganti rugi lahan warga yang terkena pembangunan Stadion Batakan harus segera diselesaikan oleh Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, selaku pengambil kebijakan terhadap pembangunan stadion.

“Dari awal saya sudah menduga jika pembangunan Stadion Batakan Balikpapan banyak aturan yang dilanggar. Mulai pembangunan dengan sistem multi year hingga pembebasan lahan warga,” kata H Haris saat ditemui Kabargupas.com, di Kantor DPRD Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman, Selasa (01/10/2019).

Menurut Haris, dalam pembangunan Stadion Batakan Balikpapan dari awal diduga sudah menyalahi aturan, salah satunya adalah pembayaran ganti rugi lahan yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Bahkan, dia menilai pembangunan Stadion Batakan yang masih menggunakan lahan warga tapi belum dibayarkan, bisa dinyatakan sebagai penyerobotan tanah yakni pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Jelas ini akan berdampak hukum jika Wali Kota Balikpapan yang sekarang tidak segera membayarkan lahan milik masyarakat. Wali Kota Balikpapan yang baru, tentu akan berpikir dua kali untuk membayar lahan warga karena bukan kewenangannya alias kewenangan Wali Kota periode saat ini,” tambah Haris.

Menurut Haris, masalah stadion Balikpapan, dirinya dulu ada di Komisi 3 DPRD Balikpapan. Kalau dari aturan, sebelum dibangunnya stadion itu seharusnya clear dulu permasalahan tanahnya. Apalagi permasalahan tanah ini sudah lebih dari 10 tahun tidak ada penyelesaiannya.

Kondisi Stadion Batakan Balikpapan di kawasan Balikpapan Timur.

“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota bahwa akan dilanjutkan dengan siapa pemimpin baru. Sebenarnya selama Pak Wali Kota masih memimpin kenapa tidak bisa menyelesaikannya. Segala permasalahan penyelesaian itu, bisa diselesaikan. Apapun alasannya kasihan masyarakat Kota Balikpapan, khususnya para pemilik lahan di Stadion Batakan Balikpapan yang belum dibayarkan,” terang Haris.

Lebih lanjut, ujar politisi PDI Perjuangan ini, kalau buka aturan-aturan yang ada, tidak bisa membangun sebelum lahan itu clear karena akan berdampak kepada hukum nantinya. Contoh, tambah Haris, pembangunan stadion itu memakan dana APBD yang cukup besar kurang lebih dari Rp1, 1 triliun. Ternyata di dalamnya tidak termasuk pembebasan lahan dan penyediaan kursi. Kenapa kursi ini bisa dianggarkan hampir setiap tahunnya, kenapa pembebasan lahan ini tidak bisa dibayarkan.

“Kan tinggal dipanggil, apa permasalahannya. Saya rasa tidak ada masalah. Andaipun ada masalah yakni terjadinya krusial yang mengaku-ngaku pemilik lahan, kan bisa dikasih duduk bersama,” tandasnya.

Jadi, kalau ini tidak dibayarkan dengan kepemimpinan saat ini, tentu akan menjadi persoalan besar di kemudian harinya. Sebagai Wali Kota Balikpapan, karena dia juga salah satu yang membangun stadion melalui programnya, dan masalah pembayaran lahan diberikan ke pemimpin baru, pihaknya menjamin pemimpin yang baru tidak akan mau membayar karena takut nanti terjadi sesuatu polemik atau akan berdampak hukum.

“Intinya harus segera dibayarkan. Kami dulu pernah konsultasi ke Kementerian Agraria di pusat. Itu katanya, tunggu tinggal kebijakan walikotanya. Walikota perintahkan bayar, maka dibayarkan. Lah ini kan aneh. Kalau tidak juga dibayarkan ini sama saja dengan penyerobotan tanah. Loh itu ada pasalnya kalau hukum itu,” jelasnya.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Balikpapan ya bikin tim. Timnya sudah ada tapi kalau tidak menjalankan kan repot. Apa susahnya tinggal dianggarkan saja. Cuma ada permasalahan, jika pada saat itu dibebaskan harga lahannya dulu sekian, terus dibebaskan di tahun sekarang mau ndak kira-kira pemilik tanah dibayarkan dengan harga lama. Kan tidak mau mereka karena lebih dari 10 tahun sudah. Itu kira-kira berdampak hukum atau tidak,” pungkas Haris.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here