Polemik Iuran BPJS Kesehatan, Sabaruddin: Jangan Samakan Dengan PPU

0
653

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Tuntutan masyarakat Balikpapan terkait pembebasan iuran BPJS Kesehatan di seluruh kelas akhirnya mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Rabu (02/10/2019).

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle mengatakan, terkait adanya tuntutan masyarakat tentang pembebasan iuran bulanan BPJS Kesehatan perlu dilakukan kajian. Pasalnya, sesuai arahan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla ada tiga point untuk meminimalisir defisit anggaran sebesar Rp28 triliun.

“Untuk mengatasi defisit keuangan BPJS Kesehatan yang pertama harus dilakukan adalah menaikan premi BPJS Kesehatan, lalu perbaikan sistem manajemen dari BPJS kesehatan serta mengembalikan kebijakannya kepada masing-masing daerah,” kata Sabaruddin Panrecalle saat ditemui Kabargupas.com di ruang kerjanya lantai 2 Kantor DPRD Balikpapan.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle saat memberikan penjelasan kepada Kabargupas.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (02/10/2019).

Menurut Sabaruddin, sebenarnya yang ingin dinaikkan adalah kelas satu dan kelas dua karena kedua kelas tersebut masyarakatnya dinilai berpenghasilan lebih dari cukup alias mampu. Sedangkan kelas tiga diklasifikasikan masyarakat dari kalangan menengah ke bawah atau golongan tidak mampu. Hal ini yang tidak dipahami oleh masyarakat di daerah, tak terkecuali di Kota Balikpapan.

“Polemik BPJS Kesehatan di Balikpapan selalu membandingkan dengan daerah lain yakni di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi warganya. Tetapi, masyarakat harus tahu juga jika APBD PPU sangat besar, sementara jumlah penduduknya hanya 159 ribu jiwa dan total iuran yang dibayarkan kurang lebih Rp24 miliar rupiah,” terang politisi Partai Gerindra Balikpapan ini.

“Sedangkan di Balikpapan jumlah penduduknya pada 2017 mencapai 700 ribu jiwa. Bisa dibayangkan jika di kali Rp156 ribu iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp150 miliar perbulan. Jika dikalikan satu tahun, total iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayarkan Pemkot Balikpapan akan mencapai Rp 1,7 triliun pertahunnya. Sementara APBD Kota Balikpapan hanya Rp2,1 triliun. Dari mana kita harus membayarnya. Jadi jangan samakan Balikpapan dengan PPU,” pungkas Sabaruddin.

Penulis : Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here