Sosialisasi Penggunaan Dana Desa, Jan Maringka: Tidak Semua Harus Berproses ke Pidana

0
624

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa PDTT RI) di Swiss-Bellhotel Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Rabu (09/10/2019).

Sosialisasi yang diikuti para Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se- Kalimantan Timur dan Utara, para utusan Pemprov Kaltim dan Utara serta perwakilan Kepala Desa ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidang masing-masing, khususnya dalam Pengorganisasian dan Tata Kelola Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kemendesa PDTT RI.

Para narasumber yang menyampaikan materi sosialisasi adalah Jaksa Agung Muda (JAM) Intelejen Kejaksaan RI, Dr. Jan S. Maringka SH, MH. Kabiro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Kemendesa PDTT RI, Dr. Undang Mugopal, SH. M Hum, Kepala Biro Humas Kemendesa PDTT DR Bonivasius Prasetya Ichtlarto S.Si, M.Eng, Direktur B JAM Intel Kejaksaan RI Yusuf SH. MH dan lainnya.

Jaksa Agung Muda (JAM) Intelejen Kejaksaan RI, Dr. Jan S. Maringka, SH. MH mengatakan, Jaga Desa, Jaga Indonesia adalah suatu program yang dilakukan oleh kejaksaan dalam konteks pengawalan, pendistribusian, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana desa.

“Kita melihat bahwa dari tahun ke tahun anggaran pemerintah di desa ini terus-menerus mengalami peningkatan yang akan terdistribusikan kepada 70 ribu lebih desa di seluruh Indonesia. Nah ini tentunya menjadi konsen kita bersama karena pemerintah pusat juga mengharapkan adanya kontribusi dalam hal penguatan Indonesia dari pinggir,” kata Jan S. Maringka.

Jaksa Agung Muda (JAM) Intelejen Kejaksaan RI, Dr. Jan S. Maringka, SH. MH menyampaikan paparannya di Sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas Dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa digelar Kemendesa PDTT RI di Swiss-Bellhotel Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Rabu (09/10/2019).

Dia menambahkan, kejaksaan bisa masuk dalam konteks suatu program yang diusung dengan nama Jaga Desa. Pihaknya berharap, melalui kerjasama seperti ini sebagai tindak lanjut kerjasama antara Menteri Desa PDTT bersama Jaksa Agung untuk memberikan kontribusi nyata agar pemahaman ini harus berubah dan bisa memberikan solusi.

“Tidak semua proses-proses, hambatan di wilayah itu harus berproses sebagai proses pidana. Karena kita memahami ke depan adalah proses pidana ini adalah sarana terakhir atau ultimum remedium. Ini yang harus kita pikirkan, karena itu lebih diutamakan adalah bagaimana kita bisa mampu membawa koordinasi dan memberikan pendampingan terhadap Kepala Desa,” terangnya.

Lebih lanjut, Jan S. Maringka memaparkan, desa ini adalah suatu entitas negara yang paling lama di Indonesia. Bisa dilihat gotong royong dan keguyuban masyarakat. Tentunya ke depan diharapkan bisa memberikan rasa nyaman sesuai dengan maksud dari pemerintah pusat memberikan distribusi dana desa agar pertumbuhan ekonomi juga dirasakan daerah.

“Ke depan kita harapkan program ini dapat diteruskan oleh Menteri Desa yang berikutnya sehingga program-program kedekatan antara kejaksaan dengan Kementerian Desa PDTT dapat terus berjalan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemendesa PDTT DR Bonivasius Prasetya Ichtlarto S.Si, M.Eng mengatakan, berkaitan dengan pengaduan masyarakat terkait dana desa, pihaknya menjelaskan bahwa pengaduan itu ada macam-macam, jadi dipilah-pilah, ada yang terkait dengan dana desa dikelompokkan sendiri, dan dana desa itu dikelompokkan lagi.

Kepala Biro Humas Kemendesa PDTT DR Bonivasius Prasetya Ichtlarto S.Si, M.Eng (2 dari kanan) menyampaikan paparan di hadapan peserta sosialisasi.

“Ada beberapa kriterianya, misalkan karena ketidaktahuan. Mereka ada yang nanya atau mengadukan dana desa buat jalan boleh tidak. Memang boleh, dan itu kita luruskan,” kata Bonivasius kepada Kabargupas.com disela-sela kegiatan.

Dia menjelaskan, tapi ada lagi yang dugaan. Misalnya, kemarin gak boleh dilelang di luar dan harus digunakan oleh orang dalam, tapi ternyata yang melaksanakan proyek itu orang luar. Sebenarnya itu dalam tanda petik tidak ada unsur tindak pidana korupsi tapi lebih kepada ketidaktahuannya.

“Itu juga masih bisa kita bereskan. Tapi ada juga yang memang itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Itu tetap kita laporkan ke APH, tapi tentunya diawali dengan teman-teman kita dulu. Nuansanya kan kita dari internal melihat dulu proses seperti apa. Kalau memang itu masih prosedur itu bisa diperbaiki, tapi kalau ada unsur pengayaan, itu Pak Menteri sendiri tegas tidak ada ampun diserahkan kepada APH,” tandasnya.

Sejak digulirkan Dana Desa, laporan yang masuk ada 3 ribu laporan penyalahgunaan Dana Desa, 75 persen atau sekitar 2 ribuan laporan masuk ke Kemendesa PDTT. Jumlah tersebut dipilah-pilah lagi dan yang benar-benar penyelewengan tidak sampai 10 persen.

“Laporan yang masuk ada 3 ribu laporan, 75 persen atau 2 ribuan laporan diduga masuk dalam kategori penyalahgunaan. Tetapi, setelah dipilah-pilah jumlah tersebut tidak sampai 10 persen,” tutup Boni.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here