RDP Dengan Disdukcapil, Komisi 1 Tanyakan Mekanisme Pengeluaran e-KTP

0
531

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan untuk melakukan pendataan maksimal terhadap warga pendatang.

Pasalnya, pasca ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN), Balikpapan dipastikan akan kedatangan ribuan warga dari berbagai daerah di Indonesia. Guna mengantisipasi masuknya pendatang yang tidak jelas serta mekanisme pengeluaran Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), serta surat keterangan (Suket), Disdukcapil diminta melakukan pelayanan dengan maksimal.

Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan Johny Ng mengatakan, mengantisipasi membludaknya jumlah penduduk di Kota Beriman Balikpapan, Disdukcapil Balikpapan diharapkan dapat meningkatkan pelayanannya dengan maksimal.

“Membludaknya jumlah penduduk yang datang ke Balikpapan, apakah mekanisme kedatangan mereka sudah sesuai aturan atau tidak, yakni untuk memproses pembuatan KTP-nya,” kata Johny Ng kepada Kabargupas.com usai RDP, Senin (21/10/2019).

Menurut politisi Partai Golkar Balikpapan ini, ditetapkannya Ibu Kota Baru (IKN) jumlah penduduk dipastikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sekitar 1.500 orang setiap bulannya. Hal ini, kata Johny Ng, harus diantisipasi dengan melakukan pendataan dan pembuatan KTP sesuai aturan yang berlaku.

“RDP dengan Disdukcapil Balikpapan ini bertujuan untuk menanyakan apakah masuknya pendatang di Balikpapan sudah sesuai aturan atau tidak, khususnya untuk memproses KTP dan lain-lainnya,” jelas Johny Ng.

Lebih lanjut, ujar Johny Ng, pihaknya juga meminta Disdukcapil Balikpapan benar-benar melakukan pendataan terhadap warga pendatang. “Dengan kondisi ini, Disdukcapil Balikpapan tidak bisa berdiri sendiri, dan harus menggandeng instansi terkait lainnya, seperti dengan pihak kecamatan maupun kelurahan,” pungkasnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here