IKN, DPRD Balikpapan Gelar Raker Bahas Sinergitas Eksekutif dan Legislatif

0
389

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Untuk pertama kalinya sejak dilantik pada Agustus lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menggelar rapat kerja di Hotel Novotel Jalan Ery Suparjan Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu (17/11/2019).

Rapat kerja DPRD Balikpapan dengan tema membangun sinergitas eksekutif, legislatif dan dan antar lembaga dalam rangka persiapan Kota Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) dan kebijakan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ini menghadirkan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Budi Sudarmadi sebagai pembicara.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi dalam paparannya mengatakan, guna menjadi penyangga IKN, perlu perjuangan bersama agar Balikpapan juga menikmati infrastruktur yang lebih baik seperti pembangunan akses jalan, jembatan tol, modal tranportasi massal hingga ketersedian pasokan air baku untuk PDAM yang kini masih terkendala karena keterbatasan APBD.

“Keterbatasan APBD Kota Balikpapan menjadi salah satu kendala dalam peningkatan pembangunan kota. Infrastruktur menjadi perhatian kami karena dampak dari pembangunan IKN adalah banyaknya pendatang yang datang ke Balikpapan, termasuk sekitar 1.500 PNS dari Jakarta,” kata Rizal.

Selain infrastruktur di Balikpapan, rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Penajam Paser Utara dan Balikpapan, serta jalan tol juga disampaikan oleh Rizal Effendi.

Dirjen Otda Kemendagri Budi Sudarmadi memaparkan, Balikpapan sebagai kota penyangga IKN juga harus memastikan usulan apa yang paling mendesak, seperti infrastruktur dan kebutuhan dasar yang bisa ditangani APBN.

“Sebagai penyangga IKN, Balikpapan sangat strategis karena berada di pinggir pantai yang sudah memiliki infrastruktur utama seperti pelabuhan dan bandara. APBD Balikpapan sebesar Rp2,2 triliun tentu sangat minim untuk membangun infrastruktur secara cepat. Perlu dukungan APBN untuk mendongkrak kesehjahteraan masyarakat di Balikpapan,” kata Budi.

Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, secara geografis IKN sangat berdekatan dengan Balikpapan, maka ada konsekuensi besar yang dirasakan di balik kebijakan pemerintah pusat memindahkan IKN. Harus dilakukan perencanaan yang matang dan komprehensif. Diawali dengan perubahan paradigma para pejabat daerah dan stakeholder terkait.

“Kesepahaman untuk mencapai visi misi oleh eksekutif, legislatif dan antar lembaga lainnya sangat penting dan menjadi modal awal sebagai penyangga IKN,” ujar Abdulloh.

APBD Balikpapan yang hanya Rp 2,2 triliun bukan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana IKN, tentunya APBD Balikpapan tetap untuk membangun Kota Balikpapan.

“Dari uang yang ada, dari APBD yang ada, kita manfaatkan semaksimal mungkin membangun sumber daya manusia (SDM) warga Balikpapan itu sendiri,” tambahnya.

Seperti yang sudah disampaikan Dirjen Otda Kemendagri Budi Sudarmadi, terang Abdulloh, bahwa pembangunan IKN itu dibiayai oleh APBN. Mudah mudahan, dikarenakan Balikpapan sebagai kota penyangga, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa menggelontorkan anggarannya untuk Balikpapan, dalam rangka untuk menunjang fasilitas-fasilitas yang akan mendukung IKN.

“Itu pasti kami ajukan ke pusat. Karena mau tidak mau Balikpapan sebagai kota penyangga dan pintu gerbang IKN, pasti lah infrastruktur yang lain yang belum lengkap yang ada di Balikpapan harus dilengkapi, diantaranya pelebaran jalan, jembatan penghubung Penajam Balikpapan serta lainnya,” pungkas Abdulloh.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here