Usai Tinjau Tol Balsam, Komisi V DPR RI Gelar Pertemuan Dengan Gubernur Kaltim

0
635

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Pertemuan Komisi V DPR RI dengan Gubernur Kaltim Isran Noor dalam rangka persiapan pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) baru dilaksanakan di Hotel Gran Tjokro Jalan Marsma Iswahyudi Balikpapan, Rabu (04/12/2019).

Pertemuan ini merupakan rangkaian dari kunjungan kerja (Kunker) spesifik Komisi V DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kegiatan ini, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ini dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Basuki Hadimulyono, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, para pejabat sejumlah Kementerian RI serta lainnya.

“Kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peninjauan infrastruktur di Kaltim, khususnya infrastruktur pendukung calon IKN baru,” kata Lasarus dalam sambutannya.

Dia menambahkan, peninjauan langsung terhadap infrastruktur penunjang rencana pemindahan IKN ini juga untuk melihat dari dekat sejauh mana pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah.

“Ada beberapa infrastruktur yang jadi sasaran peninjauan kami. Salah satu pembangunan yang sudah dilakukan hanya pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Tol Balsam) saja yang sempat kita tinjau. Sedangkan, pembangunan jembatan Pulau Balang tidak sempat kita tinjau karena keterbatasan waktu,” tambahnya.

Menurut Lasarus, jalan Tol Balsam kita tinjau karena ada laporan di sejumlah titik kondisinya memprihatinkan karena mengalami longsor dan tanah bergerak. Kondisi tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap penyelesaian pembangunan.

“Kita harapkan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Balsam tersebut bisa segera selesai, khususnya di titik-titik yang mengalami longsor dan tanah bergerak. Kalau bisa sebelum peresmian Maret 2020 mendatang sudah selesai,” harap Lasarus.

Lebih lanjut, Lasarus menjelaskan, koordinasi yang dilakukan Komisi V DPR RI di kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui keperluan apa saja yang perlu disiapkan dalam menyambut pemindahan IKN. Pasalnya, dalam pembangunan IKN di Kaltim ini ada yang menjadi kewenangan pusat, ada pula yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Pembangunan IKN baru perlu dikoordinasikan dengan baik karena ada kewenangan pemerintah pusat, ada pula yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kita tidak bisa menyetujui anggaran untuk pembangunan IKN selama undang-undangnya belum dibuat. Kalau dipaksakan, itu melanggar hukum,” pungkasnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here