RDP Dengan Perusda MBS, Komisi 1 Kembali Tanyakan Pembangunan Kantor Camat

0
516

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi 1 DPRD Balikpapan kembali menanyakan komitmen Perusahaan Daerah (Perusda) Provinsi Kaltim yakni Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) untuk membangun Kantor Camat Balikpapan Tengah (Balteng) dan Kantor Lurah Mekarsari yang dibongkar akibat terdampak dari rencana pembangunan supermall di lahan eks Puskib Jalan Jenderal Ahmad Yani Balikpapan.

Pasalnya, hingga saat ini Perusda MBS belum juga membangun kedua gedung milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tersebut. Padahal, kebutuhan gedung yang diperuntukkan sebagai Kantor Camat Balteng dan Kantor Lurah Mekarsari ini sudah sangat mendesak.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Balikpapan, Johny Ng kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi 1 DPRD Balikpapan bersama manajemen Perusda MBS dan developer supermall, PT Sinar Balikpapan Developer, Senin (09/12/2019).

“Kami menanyakan tentang pembangunan Kantor Camat Balteng dan Kantor Lurah Mekarsari secara hukum, yang dirobohkan karena berada di dalam lokasi proyek tersebut. Tujuannya adalah agar masalah tersebut cepat diselesaikan,” kata Johny Ng.

Pasalnya, kedua gedung pemerintahan tersebut dibangun menggunakan dana APBD Kota Balikpapan dan jika dibongkar tentunya memiliki konsekuensi hukum serta menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Lebih lanjut, ujar politisi Partai Golkar ini, pihaknya juga menanyakan kepada Perusda MBS apakah akan membangunkan kedua gedung tersebut atau kah menggantinya dengan uang.

“Ada dua opsi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan Kantor Camat Balteng dan Kantor Lurah Mekarsari ini. Namun, alasan dari pihak developer ada temuan dari BPK RI, yang mana mengharuskan developer untuk membangun kembali kedua kantor yang sudah mereka robohkan,” jelas Johny Ng.

Ada persoalan lain ketika developer akan membangunkan kembali kedua kantor tersebut, yakni masalah di Pemkot Balikpapan adalah lokasi lahannya belum ada. Pihak developer juga takut jika kedua bangunan diganti dengan uang karena akan menjadi temuan BPK RI.

“Kesimpulannya, Komisi 1 DPRD Balikpapan akan menugaskan Kepala BPKAD Balikpapan untuk menanyakan ke BPK RI tentang penggantian dua aset Pemkot Balikpapan yang sudah dirobohkan itu dengan uang atau bangunan,” terangnya.

Dalam RDP yang berlangsung tertutup itu, pihak Perusda MBS melalui developer akan melanjutkan pembangunan supermall tersebut. Namun, sitepland pembangunannya akan diubah seperti di ITC yakni menyatukan mal dengan UKM.

“Bagi kita di Balikpapan, apapun yang mau dia bangun kita menyambut dengan baik. Pembangunan itu pasti berdampak terhadap penambahan PAD Kota Balikpapan, akan mengurangi pengangguran, dan menyambut Ibu Kota Negara,” pungkas Johny Ng.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here