Jabatan Inspektur Akan di Bawah Kemendagri, Ini Penjelasan Rizal Effendi

0
330

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Jabatan sebagai Inspektur ke depan akan menjadi posisi yang strategis. Pasalnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia agar inspektur nantinya tidak di bawah kepala daerah, namun langsung berada di bawah komando Kemendagri.

Hal itu dijelaskan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat ditemui wartawan usai melantik 124 pejabat Pimpinan Pratama, Administrator, Pengawas, Kepala Sekolah, Pejabat Fungsional, dan Kepala Satuan Pendidikan Non Formal di lingkungan Pemkot Balikpapan, Selasa (07/01/2020).

“Ke depan posisi inspektorat akan menjadi posisi strategis, karena Presiden Jokowi telah mengintruksikan Mendagri agar nantinya posisi inspketorat tidak di bawah kepala daerah,” kata Rizal.

Menurut Rizal, instruksi tersebut karena adanya perubahan yang dilakukan pemerintah dengan berbagai keluhan para kepala daerah kepada Presiden.

“Ada kesepakatan dari 3 menteri, yakni Mendagri, Kapolri dan Kejaksaan Agung, bahwa semua pekerjaan sebelum ditangani aparat hukum nanti dipercayakan kepada inspektorat apakah itu masuk wilayah administrasi atau wilayah pidana,” jelasnya.

Rizal menjelaskan, inspektur memegang peranan penting dalam pelaporan pengaduan atau hal-hal berkaitan dengan pekerjaan ASN (Aparat Sipil Negara). Karena itu posisi inspektur nantinya tidak di bawah komando kepala daerah.

Tirta Dewi secara resmi menjabat sebagai Kepala Inspektorat Balikpapan setelah melalui proses pelantikan dan pengambilan sumpah janji di aula Kantor Wali Kota Balikpapan.

“Inspektur punya kewenangan lebih dalam menangani berbagai permasalahan yang dilakukan ASN. Dari kewenangan tersebut, para ASN nantinya akan sadar saat berhadapan dengan aparat hukum,” tambah Rizal.

Karena itu, Rizal meminta kepada seluruh ASN untuk patuh pada petunjuk dan arahan inspektur agar permasalahan ASN ke depan tidak ditangani oleh penegak hukum.

“Posisi inspektur sangat penting seperti halnya di Dinas Catatan Sipil. Pengangkatan pejabat di instansi tersebut nantinya harus melalui persetujuan Kemendagri,” tukasnya.

Untuk diketahui, sebanyak 124 pejabat di lingkungan Pemkot Balikpapan dimutasi sebagai upaya penyegaran. Ke-124 pejabat yang dimutasi tersebut masing-masing Pejabat Pimpinan Pratama sebanyak 3 orang, Administrator 18 orang, Pengawas 53 orang, Kepala Sekolah dan Jabatan Fungsional sebanyak 50 orang.

Tiga Pejabat Pimpinan Pratama yang bergeser dari jabatannya lama dan menempati jabatan baru adalah Dahniar, Tirta Dewi dan Dortje SS. Marpaung.

Dahniar sebelumnya menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemkot Balikpapan dan kini menempati jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum. Posisinya diisi oleh Tirta Dewi yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Balikpapan.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here