BSB Nunggak Pajak Miliaran, Syukri: Harus Dibuat Berita Acara Pembayaran

0
777

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Menunggaknya Balikpapan Superblok dalam melaksanakan kewajibannya atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mendapat tanggapan beragam dari anggota DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur.

Mayoritas para wakil rakyat Kota Minyak mengaku prihatin atas tunggakan pembayaran pajak yang dilakukan manajemen salah satu mall di kota ini.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, pihaknya mengaku prihatin dengan utang pajak PBB yang terjadi di BSB hingga mencapai miliaran rupiah.

“Tadi kita sudah bertemu dengan manajemen BSB ya. Tapi satu saya harus apresiasi. Pertama, BSB beroperasional di wilayah kita, sudah menyerap sekian banyak tenaga kerja. Kontribusi tenan yang menyewa di atasnya itu, PAD nya juga tinggi. Namun, sebagai bagian dari Komisi II DPRD Balikpapan saya juga prihatin dengan Perda Pajak kita karena ada tunggakan tahun 2018 dan 2019, belum dendanya,” kata Syukri Wahid saat ditemui wartawan usai RDP dengan Dispenda Balikpapan dan manajemen BSB di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Rabu (05/02/2020).

Oleh karena itu, tambah Syukri Wahid, Komisi II DPRD Balikpapan sudah meminta pihak manajemen BSB untuk menjelaskan permasalahannya hingga sampai menunggak pajak yang cukup besar.

“Memang tentang keuangan mereka kita tidak mau tahu karena itu kan bisnis. Tadi disampaikan ada keluh kesah mereka diantaranya tenan yang ada di BSB satu persatu mulai mengundurkan diri, seperti SOGO,” tambah Syukri Wahid.

Komisi II DPRD Balikpapan tidak mau berpengaruh terhadap investasi di Balikpapan, yang akhirnya disepakati untuk mereview Perda Kota Balikpapan tentang pembayaran pajak dengan cara diangsur alias dicicil maksimal 10 bulan untuk 5 kali pembayaran.

“Kemungkinan besar kita akan meminta untuk tunggakan pajak tahun 2018 dan 2019 itu dengan Perwali Balikpapan tentang mekanisme cicilan. Total tunggakan PBB yang belum dibayarkan manajemen BSB sebesar Rp 6 miliar lebih di luar denda, atau mendekati Rp 7 miliaran. Harus dibuatkan berita acara pembayarannya,” terangnya.

Syukri menambahkan, ini potensi yang harus digarap maksimal. Jangan sampai BSB yang besar, lalu warga kecil yang pajak rumahnya ratusan ribu rupiah pajaknya dikejar-kejar, jelas tidak adil.

“Itu kita coba mengakomodir. Target 2018 dan 2019 harus dibuat berita acara dan membuat skema sesuai dengan Perda kita yaitu dicicil maksimal 10 bulan itu 5 kali cicilan. Wajib itu,” tandas Syukri.

Penulis: Ipon
Editor : Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here