BSB Nunggak Pajak Rp 10,4 M, Thohari: Kita Beri Waktu 10 Bulan

0
2466

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Balikpapan Superblock (BSB) ternyata memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum dibayarkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sebesar Rp10,4 miliar.

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari hutang atau tunggakan pajak dan dendanya. BSB tidak membayarkan pajak PBB nya sejak 2018 dan 2019, termasuk pajak tahun berjalan pada 2020.

Hal itu dikatakan Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan yang juga Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz usai menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Balikpapan dan menghadirkan manajemen BSB, Rabu (05/02/2020).

Atas tunggakan pajak tersebut, tambah Thohari Aziz, manajemen BSB diberi waktu sampai minggu depan untuk bertemu direksinya di Jakarta guna membahas mengenai tunggakan pajaknya.

Koordinator Komisi II DPRD Balikpapan Thohari Aziz saat memberikan keterangan di hadapan wartawan usai RDP dengan Dispenda Balikpapan dan manajemen BSB di Kantor DPRD Balikpapan.

“Sesuai dengan Perwali Balikpapan, bahwasanya tunggakan PBB itu maksimal bisa diangsur 5 kali dan dalam waktu 10 bulan, yakni tunggakan pada 2018 dan 2019. Saya minta selesai tahun ini,” kata Thohari Aziz.

Atas desakan DPRD Balikpapan, terang Thohari Aziz, manajemen minta waktu ke direksi untuk bisa mencicil (mengangsur). DPRD tidak menyoal jika manajemen BSB memang mau mengangsur tunggakan pajak tersebut, tetapi sesuai dengan Perwali Balikpapan maksimal 10 bulan dan 5 kali maksimal pembayaran dengan total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 10,4 miliar.

“Kalau nanti tidak diselesaikan di tahun ini, kita pakai aturan yang ada. Kita pasang plang, dengan tulisan BSB adalah penunggak pajak, besar-besar. Dan kita serahkan kepada PPNS,” terangnya.

Lebih lanjut, ucap politisi PDI Perjuangan Balikpapan ini, kalau diserahkan ke PPNS itu bisa ke APH. “Makanya kita minta BSB persuasif. Artinya hari ini sudah mau datang ya Alhamdulillah,” tambah Thohari.

Tunggakan pajak BSB ini, jelas Thohari, merupakan potensi pajak yang luar biasa. Dia mengungkapkan, PBB yang dibayarkan oleh manajemen BSB baru 2017, dan pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil. Terakhir bayar 15 Januari lalu sebesar Rp 3 miliar lebih.

Kepala Dispenda Balikpapan Haemusri menyampaikan penjelasannya terkait tunggakan pajak BSB kepada awak media usai RDP dengan Komisi II DPRD Balikpapan.

“Alasan manajemen BSB menunggak pembayaran pajak tersebut karena resesi, krisis. Ya saya melihat secara visual dan orang politik gak pernah sepi kok BSB,” tandasnya.

Menunggaknya BSB dalam pembayaran pajak bernilai miliaran rupiah tersebut dibenarkan oleh Kepala Dispenda Balikpapan, Haemusri Umar.

“Tunggakan pajak BSB yang belum dibayarkan adalah pajak tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah sebesar Rp 6 miliar lebih, serta kewajiban tahun berjalan 2020 sebesar Rp 3 miliar lebih. Mudah mudahan nanti ada kepastian pembayaran pada rapat berikutnya,” kata Haemusri.

Sementara itu, manajemen BSB saat hendak dikonfirmasi wartawan terkait tunggakan pajak PBB-nya usai RDP dengan Komisi II DPRD Balikpapan memilih langsung meninggalkan Kantor DPRD Balikpapan.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here