Nunggak Pajak Rp10,4 M, Ketua KNPI: BSB Tidak Mendukung Program Pemerintah

0
673

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Menunggaknya Balikpapan Superblock (BSB) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2018 dan 2019 serta pajak berjalan 2020 sebesar Rp 10,4 miliar juga mendapat tanggapan dari tokoh pemuda kota Balikpapan.

Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Balikpapan, Andi Mutawalli mengaku prihatin atas terjadinya penunggakan pajak yang dilakukan manajemen BSB hingga mencapai Rp 10,4 miliar. Jumlah tersebut tentu sangat besar dan dirasa sangat merugikan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Menurut Andi Mutawalli, pajak sebesar Rp 10,4 miliar yang ditunggak pembayarannya oleh manajemen BSB itu adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.

“Karena PBB tersebut atau pajak-pajak yang lain di luar daripada itu adalah bagian dari pemasukan buat daerah, khususnya Kota Balikpapan. Kalau kita tertib insya Allah kita juga bisa menikmati apa hasilnya. Karena pajak itu dari kita kembali ke kita,” ujar Andi Mutawalli saat ditemui Kabargupas.com usai Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-123 Kota Balikpapan di Kantor Wali Kota Balikpapan, Jumat (07/02/2020).

Menurut mantan anggota DPRD Balikpapan periode 2004-2009 ini, pihaknya prihatin karena melihat aktivitas-aktivitas mall yang sangat luar biasa, tapi kesadarannya untuk membayar pajak masih kurang dan tidak mendukung program pemerintah.

“Paling tidak, bagaimana mall yang ada di Balikpapan bisa lebih tertib membayar pajaknya kembali,” tambah Andi Mutawalli yang akrab disapa Andi Weli ini.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada pengelola-pengelola mall untuk lebih tertib lagi, dan lebih berpartisipasi lagi dalam pembayaran pajaknya demi mewujudkan Balikpapan yang layak dihuni.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat diwawancara wartawan usai Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-123 Kota Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi saat ditemui media ini mengatakan, bukan hanya BSB tapi semua yang menjadi piutang Pemkot Balikpapan akan ditagih.

“Bukan BSB saja, tapi semuanya. Karena kan itu menjadi temuan BPK RI. Jadi semua piutang kita, retribusi, pajak ya harus diklarifikasi kembali,” kata Rizal Effendi.

Terkait sanksi yang menunggak pajaknya hingga dua tahun, Rizal menjelaskan, sebenarnya mereka mau bayar bertahap dan pihaknya juga memahami kondisi perekonomian.

“Karena kalau mereka lumpuh, maka kita akan lebih berat lagi. Jadi kan kita memberikan ruang kepada mereka untuk dilakukan angsuran sesuai dengan Perda Pajak kita yang bisa dilakukan angsuran,” tambah Rizal.

Terkait desakan warga untuk dibentuk Satuan Tugas (Satgas) pajak, Rizal menyebut bahwa masalah tersebut tidak ada kaitannya.

Sementara itu, manajemen BSB saat ditemui awak media dalam sebuah acara di Hotel Jatra Balikpapan akan memberikan pernyataan resmi pada Senin atau Selasa depan setelah rapat internal.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here