Komisi IV Sidak, Desak PT MHB Bayar Pesangon Korban PHK Sepihak

0
435

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Balikpapan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PT Multi Hidrachrome Balikpapan di kawasan Jalan Proklamasi Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Selasa (18/02/2020).

Sidak yang dilakukan para Komisi IV DPRD Balikpapan ini bertujuan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang ketenagakerjaan, khususnya terkait pembayaran pesangon seorang tenaga kerja PT Multi Hidrachrome Balikpapan (PT MHB) bernama Pika Nurmaya yang diputus hubungan kerja (PHK) sepihak hingga ada putusan pengadilan tentang pembayaran pesangon.

Rombongan Komisi IV DPRD Balikpapan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan H. Iwan Wahyudi diterima oleh Lukito, Direktur Operasional PT MHB di ruang rapat Kantor PT MHB. Hadir pula Sekretaris dan anggota Komisi IV DPRD Balikpapan dan Kabid Industrial dan Kesejahteraan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Balikpapan Niswaty.

Dalam pertemuan ini, Komisi IV DPRD Balikpapan mendesak pihak perusahaan untuk melaksanakan niat baiknya kepada mantan karyawan yang sudah di PHK tersebut. Apalagi dalam putusan pengadilan tersebut, pihak perusahaan diwajibkan melaksanakan pembayaran pesangon kepada Pika Nurmaya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan, Komisi IV DPRD Balikpapan melakukan sidak ke PT. MHB untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh perusahaan tentang pembayaran pesangon kepada salah seorang pekerja yang di PHK sepihak.

“Kami datang kesini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas tidak taatnya PT MHB terhadap bekas pekerjanya yang di PHK sepihak,” kata Iwan Wahyudi.

Direktur Operasional PT MHB Lukito (baju kotak-kotak) memberikan penjelasan kepada Komisi IV DPRD Balikpapan terkait belum dilaksanakannya putusan pengadilan tentang pembayaran pesangon kepada korban PHK sepihak.

Dia menambahkan, putusan pengadilan sudah sangat jelas mewajibkan perusahaan membayar kewajibannya kepada korban PHK yakni saudari Pika Nurmaya sebesar Rp250 juta rupiah. Sesuai hasil kesepakatan antara perusahaan dan korban, pembayaran bisa dilakukan dengan cara diangsur selama 1 tahun.

Direktur Operasional PT MHB Lukito dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa pihak perusahaan bukan tidak ada niat untuk tidak membayarkan pesangon kepada korban PHK. Alasannya, saat ini kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik dan harus dilakukan penghematan, termasuk pemasukan perusahaan sedang turun akibat sepinya transaksi penjualan.

“Kami harus melakukan komunikasi dengan pimpinan di Jakarta karena semua keputusan harus melalui pimpinan, termasuk dalam melakukan pembayaran pesangon kepada Pika Nurmaya. Untuk memutuskan pembayaran ini, dalam satu dua hari ini akan saya kabari,” ujar Lukito.

Sementara itu, Kabid Industrial dan Kesejahteraan Dinas Tenaga Kerja Balikpapan Niswaty mengatakan, pihak perusahaan wajib membayar pesangon kepada Pika, korban PHK sepihak yang dilakukan perusahaan karena sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Dalam putusan itu, perusahaan diwajibkan membayar pesangon kepada korban sebesar Rp270 juta ditambah 6 kali gaji dengan total Rp300 juta lebih. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama antara perusahaan dan korban, akhirnya disepakati pesangon yang harus dibayarkan perusahaan menjadi Rp250 juta. Sayang, putusan tersebut tidak juga dilaksanakan dan tampaknya tidak ada tikad baik dari pihak perusahaan,” kata Niswaty.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here