Komisi II Tunggu Kepastian BSB, Syukri: Hasil Review Nanti Diekspos ke Kami

0
403

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan sampai saat ini masih menunggu perkembangan informasi dari manajemen Balikpapan Superblock (BSB) tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih tertunggak sebesar Rp10 miliar lebih. Jumlah tersebut merupakan tunggakan pajak selama 2018, 2019 dan pajak berjalan 2020.

Anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan Syukri Wahid mengatakan, terkait informasi tentang perkembangan pembayaran PBB oleh manajemen Balikpapan Superblock (BSB) sampai saat ini belum ada kejelasannya alias masih dalam listing atau agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), karena mengingat komposisi yang ada di Komisi II ini sedang banyak yang dinas keluar.

“Inti pertemuan nanti adalah tindak lanjut dari keputusan yang kemarin bahwa pihak dari pengelola BSB akan berkonsultasi dengan manajemen di pusat. Nanti hasil review itu akan diekspos ke kami (DPRD),” kata Syukri Wahid kepada Kabargupas.com saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (19/02/2020).

Yang kedua, tambah Sukri, dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (DPPDRD) Balikpapan untuk mengajukan skema, yakni skema pembayaran yang diatur di dalam Perwali Balikpapan maksimal dicicil 5 kali dalam 10 bulan. Pembayaran secara diangsur itu adalah pajak tunggakan 2018, 2019 dan tunggakan pajak berjalan 2020.

Terkait jumlah pasti dari tunggakan pajak tersebut, Syukri enggan menjelaskan secara pasti karena bukan kewenangannya untuk menjelaskan karena ada undang-undang tersendiri yang mengaturnya.

“Yang lebih berhak menyampaikan itu adalah petugas pajak. Jadi saya harus menjaga itu. Tugas kami adalah memastikan angka yang sudah terbit di SPPT itu tidak akan meleset, karena sistem yang terbangun di Dispenda ini adalah begitu seseorang diterbitkan SPPT-nya jatuh tempo, anggaplah pada bulan 9, maka bulan 10 dia bayar denda, bulan 11 denda dan 12 denda. Itu otomatis di sistem, gak bisa dimanipulasi,” terang Syukri.

Menurut Syukri, kalau dia bayar pokoknya, maka mereka harus tetap membayarkan dendanya. Kalau mereka bayar denda dan pokok, maka ter-close sistemnya. Jadi sampai kapan pun denda itu akan berjalan sampai bulan ini.

“Jadi kalau 2018 pokoknya sekian X rupiah, maka dihitung itu 2018, 2019, dan 2020 argonya jalan. Dan tidak akan pernah bisa ditutup tanpa terbit SPPT, karena setiap denda yang terbit itu keluar di sistem dan tidak bisa dikunci. Jadi tidak bisa manipulasi disitu,” paparnya.

“Atas masalah ini, Komisi II DPRD Balikpapan akan mengawasi untuk memastikannya. Yang penting adalah skema pembayarannya itu di atas berita acara,” pungkas Syukri.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here