Muskot Wushu Balikpapan Dinilai Cacat Hukum

0
211

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Musyawarah Kota (Muskot) Wushu Indonesia, Kota Balikpapan yang digelar di aula rumah dinas Ketua DPRD Balikpapan pada Sabtu 22 Februari 2020, bagi sejumlah pemilik sasana, notabene pemilik suara, dinilai cacat hukum.

Muskot Wushu Balikpapan yang diikuti sedikitnya 17 sasana tersebut, memilih Ahmad Betawi sebagai Ketua.

Salah satu calon ketua dan pendiri Wushu Indonesia Balikpapan, Hendrik Lubis mengaku sangat menyayangkan dilaksanakannya muskot yang berlangsung singkat.

Mestinya, kata Lubis, muskot dilaksanakan pihak carakteker, dengan masa jabatan 2019-2023 sesuai surat bernomor, Kep-01/WUSHU.KALTIM/SK.C/II/2020. Namun, pengurus KONI Balikpapan, bidang organisasi ikut serta dalam muskot tersebut. 

“Kami sangat menyesalkan, kehadiran utusan KONI Balikpapan dan utusan Pemprov Wushu Kaltim melakukan pembiaran berlangsungnya muskot tersebut,” ujar Lubis saat memberikan keterangan resminya di Cafe Baca Jalan Martadinata Balikpapan, Sabtu (22/02/2020) malam tadi.

Menurut Lubis, diketahui sebelumnya terbit surat carakteker memerintahkan Sekum Wushu Kaltim, Opniel U Tangdilallo sebagai Ketua Carakteker dan Hasbi Muhammad Wakil Ketua Carakteker, juga selaku Sekretaris KONI Balikpapan.

Lubis menilai, Muskot Wushu Indonesia Balikpapan, cacat hukum, mestinya SK Carakteker Pemprov dicabut, kemudian dilakukan proses untuk dilanjutkan ke Muskot. 

“Kami juga ingin membangun komunikasi, dengan pihak pengurus Wushu Kaltim, demi kebaikan organisasi. Namun, hingga saat ini, belum direspon pihak Pemprov,” tukasnya.

Dia menambahkan, pihaknya sebagai orang yang pernah membawa Wushu di Kaltim sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Ketua dan Sekretaris Wushu Kaltim setelah mengeluarkan surat Carakteker pada 11 Februari 2020 dan dikirim Koni pada 21 Februari 2020.

“Lebih heran lagi Muskot Wushu Balikpapan kok tetap dilaksanakan dan diaminkan oleh Ketua Pemprov serta mengutus pengurusnya untuk menghadiri acara tersebut, ditambah melihat lagi surat Carateker yang baru saja dibuat. Kami juga meminta surat Carateker tersebut segera dicabut,” ujar Lubis.

“Dengan kejadian ini kami bersama beberapa sasana dan sesepuh Whusu berencana melapor permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi yakni PP Wushu Indonesia dengan membawa bukti bukti yang ada,” pungkasnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here