Tatib Disahkan, Ikat Anggota DPRD Jalankan Tugas Pokok dan Fungsinya

0
463

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tatib DPRD) Kota Balikpapan periode 2019-2024 secara resmi disahkan melalui Rapat Paripurna Internal yang digelar di ruang rapat gabungan Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (09/03/2020).

Rapat Paripurna Internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz ini menetapkan 157 pasal dari 19 Bab dalam Tatib DPRD Balikpapan untuk mengikat anggota DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sehari-hari.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan, rapat internal ini tentang penetapan Pansus Tatib DPRD mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 12 tahun 2018.

“Jadi Tatib DPRD ini harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah tersebut sehingga Tatib DPRD No 1 tahun 2018 sejak hari ini, tidak berlaku lagi,” kata Thohari Aziz saat ditemui Kabargupas.com.

Kemudian, tambah Thohari, diberlakukan Tatib yang sudah disahkan di Rapat Paripurna Internal DPRD tentang penetapan Tatib DPRD tahun 2020 yang sudah dikonsultasikan atau diharmonisasikan ke biro hukum Pemerintah Provinsi Kaltim.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz

“Kemudian tinggal dilembar-negarakan, dan jika sudah dilembar-negarakan sudah sah menjadi payung hukumnya DPRD Kota Balikpapan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tambah Thohari.

Menurut Thohari, semua pasal di dalam Tatib sangat penting mulai pasal 1 sampai pasal 157 untuk mengikat seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

“Jika terjadi pelanggaran, semuanya sudah diatur baik mengenai haknya, kewajibannya hingga sanksinya. Semua ada Tatib DPRD tersebut,” jelas politisi PDI Perjuangan ini.

Dia menambahkan, semua pelanggaran yang terjadi akan ditangani oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD. Dan jika terjadi pelanggaran maka BK DPRD akan memberikan sanksi, mulai sanksi teguran, peringatan, termasuk sanksi lebih tegas.

“Kami berharap dengan Tatib ini seluruh anggota DPRD bisa bekerja secara optimal, karena Tatib tersebut dari dewan untuk dewan juga. Artinya, mengikat kepada semua anggota DPRD dan nanti Tatib ini akan dikembangkan petunjuk teknisnya di kode etik DPRD. Nanti BK akan menyusun Kode Etik DPRD tersebut,” pungkasnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here