Pansus LKPJ Wali Kota Balikpapan 2019 Beri 3 Rekomendasi

0
383

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan 2019 menggelar rapat tertutup bersama sejumlah instansi terkait di lingkungan Pemkot Balikpapan di kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (04/05/2020).

Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Balikpapan 2019, Syukri Wahid mengatakan, rapat yang dilaksanakan hari ini tetap fokus dengan LKPJ Wali Kota Balikpapan 2019 dan memberikan 3 rekomendasi kepada dinas terkait di lingkungan Pemkot Balikpapan.

Rapat yang digelar kali ini, Pansus LKPJ Wali Kota Balikpapan 2019 memanggil Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan tentang capaian 2019.

“Intinya kami memberikan 3 rekomendasi setelah rapat tersebut, yang pertama adalah terkait dengan piutang pajak yang setiap tahun menjadi temuan BPK supaya bisa menghilangkan. Karena dari seluruh piutang pajak itu ada “warisan sejarah” saat pajak dilimpahkan ke daerah itu dengan data yang tidak valid,” kata Syukri.

Karena itu, tambah politisi PKS Balikpapan ini, mereka minta keringanan validasi tapi harus merubah Perwali Balikpapan. Untuk merubah data tersebut tidak perlu tinjauan lapangan.

Yang kedua, jelasnya, terkait dengan tidak tercapainya retribusi 2019 karena cuma 86 persen. Selebihnya, target lebih 111 persen pajak.

“Nah ini Dinas Perhubungan dan dinas terkait kita minta untuk dibina dan melakukan langkah-langkah rekomendasi ke depan agar dalam penyesuaian target pendapatan tidak terlalu muluk-muluk,” tambah Syukri.

“Yang ketiga, terkait dengan skema antisipasi 2020 ini. Dinas Pendapatan Daerah yakin akhir tahun bisa mencapai target juga karena setelah rasionalisasi cuma diberikan Rp 230 miliar tapi mereka sanggup Rp 324 miliar,” miliar,” tutup Syukri.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here