Dirut Borneo Delapan Enam Klarifikasi Tudingan “Mainkan” Subsidi Rumah Jokowi

0
722

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Direktur Utama developer rumah murah Jokowi, PT. Borneo Delapan Enam akhirnya melakukan klarifikasi dan tunjukan bukti kuat terhadap tudingan mantan Direktur Operasional PT. Borneo Delapan Enam.

Tudingan tersebut terkait sejumlah persoalan yang terjadi di internal PT. Borneo Delapan Enam sejak 2017 hingga 2019 yang puncaknya terjadi laporan polisi atas adanya dugaan penyelewengan subsidi rumah murah Jokowi.

Klarifikasi ini dilakukan untuk menjawab sangkaan kepada Dirut PT Borneo Delapan Enam yakni H. Jamri dan perusahaannya yang selalu disudutkan hingga PT. Borneo Delapan Enam mengalami kerugian hingga Rp 50 miliar karena gagal menjual ratusan rumah yang dibangunnya.

Terlebih, akibat pemberitaan yang disampaikan eks Direktur Operasional PT. Borneo Delapan Enam pada 10 September 2019 lalu, berdampak pada penjualan rumah subsidi program Jokowi garapan PT. Borneo Delapan Enam ini mengalami kerugian dan penurunan kepercayaan konsumen.

Melalui klarifikasi ini juga, pihak PT Borneo Delapan Enam memperlihatkan bukti kuat kalau tudingan tersebut tidak lah benar adanya. Dengan memperlihatkan surat pemberitahuan penetapan status tersangka bekas Direktur Operasional PT. Borneo Delapan Enam oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltim tertanggal 11 Mei 2020, terkait dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.

Direktur Utama PT. Borneo Delapan Enam, H Jamri didampingi kuasa hukumnya, Kahar Juli mengatakan, klarifikasi yang disampaikan ini tidak untuk menyerang seseorang. Namun, klarifikasi dilakukan guna meluruskan sejumlah persoalan yang selama ini dituduhkan kepada H. Jamri selaku pimpinan PT. Borneo Delapan Enam.

“Klarifikasi ini bukan untuk menyerang, tetapi untuk meluruskan sejumlah persoalan yang selama ini dituduhkan hingga H. Jamri dan perusahaannya mengalami kerugian yang cukup besar,” kata Kahar Juli di hadapan wartawan dalam jumpa pers yang berlangsung di Kantor PT. Borneo Delapan Enam Kompleks BDS II Balikpapan.

Menurut Kahar, selama ini pihaknya diam dan tidak melayani semua tuduhan yang dialamatkan bekas Direktur Operasional PT. Borneo Delapan Enam kepada H. Jamri karena pihaknya telah menyerahkan perkara ini ke jalur hukum.

“Kami diam bukan berarti kami tidak melayani, namun kami berupaya mencari titik terang persoalannya, termasuk berupaya melakukan mediasi atau upaya damai agar persoalan yang terjadi tidak sampai melebar hingga mengurangi kepercayaan konsumen terhadap rumah murah yang ditawarkan PT. Borneo Delapan Enam, namun ini lah hasil dari mediasi yang tidak ada titik terangnya,” tukas Kahar.

Sementara itu, Dirut PT. Borneo Delapan Enam, H. Jamri mengatakan, komunikasi dengan yang bersangkutan juga sudah dilakukan. Namun, komunikasi selalu mengalami jalan buntu. Bahkan, yang bersangkutan justru tidak mau membantu kesulitan dirinya terkait ada tanggungan untuk menalangi GNP sebanyak 400 unit sebesar 50 persen atau Rp 10 miliar dari jumlah talangan sebesar Rp 20 miliar.

“Dari hasil komunikasi tersebut, ternyata dia berat untuk membantu sebesar Rp 10 miliar karena dirinya juga tengah mengajukan pinjaman untuk perusahaannya di Sepinggan. Kami saat itu sangat mengharapkan bantuannya untuk membayar bunga pinjaman bank. Setelah beberapa bulan kemudian, komunikasi dilakukan kembali namun tidak ada titik terang hingga persoalan tersebut kembali ke proses hukum,” kata H. Jamri.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here