Eks Direktur Operasional Borneo 86 Tersangka, Zakir: Yang Bicara Pelapornya, Bukan Polda Kaltim

0
563

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Klarifikasi Direktur Utama PT. Borneo 86, H. Jamri, terkait tudingan “memainkan” subsidi program rumah murah Jokowi mendapat tanggapan dari kubu eks Direktur Operasional PT. Borneo 86 yang juga Direktur PT. Lidia & Dandi, Suhardi Hamka, Kamis (14/05/2020).

Dalam press rilis yang dibuat Kuasa Hukum (KH) Suhardi Hamka, Muhammad Zakir Rasyidin mengatakan, permasalahan bermula dari 2016 lalu, dimana Suhardi selaku Direktur Operasional PT Borneo 86, bersama dengan H. Jamri selaku Direktur Utama, berselisih paham atas roda internal perusahaan, hingga saat ini, perselisihan tersebut tidak berhenti sampai pada akhirnya Suhardi, menurut release pelapor kepada media, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Kaltim.

“Ada yang aneh dengan laporan tersebut, sebab Polda Kaltim belum pernah mengeluarkan statement apapun tentang kasus ini, tapi mereka sudah membeberkan ke media tentang status tersangka klien kami. Pertanyaanya, apakah mereka ingin membunuh karakter klien kami lewat pemberitaan di media? Biarlah mereka yang menjawab, kami tidak ingin berspekulasi,” kata Muhammad Zakir.

Zakir menjelaskan, sebenarnya perkara yang dialami oleh kliennya ini adalah murni masalah internal perusahaan mereka saat itu, dan pada 2016 lalu, berkaitan dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan ini, sudah diselesaikan melalui mekanisme internal perusahaan yaitu dengan cara RUPS, dimana pelapor selaku Direktur Utama PT Borneo 86 menerima hasil RUPS tersebut beserta laporan keuangannya.

“Namun, karena ada selisih paham antara klien kami, Suhardi dengan pelapor H. Jamri, akhirnya pada Februari 2017 lalu, Saudara H. Jamri melaporkan klien kami ke Polda Kaltim, dan laporan tersebut diproses oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum,” jelasnya.

Dia menambahkan, laporan tersebut tentang dugaan Penggelapan Dalam Jabatan, yang nominalnya sebesar Rp 7,5 miliar. Berdasarkan SP2HP yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kaltim tertanggal Oktober 2017, lenyelidikan laporan tersebut dihentikan, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana.

“Ada pula bukti pendukung lainnya yang menjadi dasar bahwa perselisihan antara pelapor dan terlapor sudah selesai, yaitu Akta Perdamain tertanggal Februari 2017 dan Surat Pencabutan Laporan tertanggal Agustus 2017,” papar Zakir.

“Karena kliennya menganggap proses tersebut sudah selesai, maka sesuai dengan poin Akta Perdamaian yang dibuat pada Februari 2017 lalu, yaitu pelapor H. Jamri harus mengembalikan saham 20 persen milik Suhardi dari PT Borneo 86, dan fee sebesar Rp 15 juta dari setiap penjualan rumah subsidi,” tambahnya.

Faktanya, sampai 2019 lalu, bukannya dibayarkan atas tagihan tersebut, malah kliennya dilaporkan kembali ke Polda Kaltim dengan tuduhan Penggelapan Dalam Jabatan.

Objek laporan tersebut, ucap Zakir, sama dengan objek laporan 2017 lalu, hanya saja bedanya disoal angkanya, dimana 2017 lalu, pelapor melaporkan dengan angka Rp 7,5 miliar, sedangkan yang dilaporkan 2019 lalu sebesar Rp 2 milyar.

“Proses hukum ini berjalan dan pada akhirnya klien kami ditetapkan sebagai tersangka, menurut pelapor dalam konfrensi persnya, bukan dari Polda Kaltim,” ucap Zakir yang juga Sekjen DPP Organisasi Relawan Jokowi ini.

Jika informasi itu benar, maka tentu ini menjadi pertanyaan besar dalam proses hukum yang berjalan tersebut, sebab, bagaimana mungkin laporan yang sudah pernah dihentikan tahun 2017 lalu, kemudian didukung dengan dokumen yang sah, berupa hasil RUPS, kemudian Akta Perdamain dan SP2HP dari Direktorat Reserse Krimum Polda Kaltim, tapi kliennya dijadikan tersangka.

“Apakah karena klien kami menagih sahamnya dikembalikan dan keuntungan setiap unit rumah yang terjual untuk diserahkan, lalu dipaksakan kasus ini harus jalan, agar patut diduga bisa menjadi alat tawar menawar,” tukasnya.

Ini proses hukum tidak normal, sudah menabrak prinsip hukum yang berkeadilan patut diduga ini bukan lagi proses hukum untuk menegakkan hukum secara benar, tapi lebih kepada mencari-cari kesalahan.

“Untuk itu, atas masalah ini tentu kita akan hadapi, dengan upaya-upaya yang ada. Kita lihat saja nanti, saya yakin di era keterbukaan informasi publik dan transparan ini, semua proses hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip promoter “ profesional, modern dan terpercaya,” tegas Zakir.

Penulis: Ipon
Sumber: Kuasa Hukum Suhardi Hamka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here