Jelang New Normal, DPRD Dorong Penanganan Covid-19 Dievaluasi Satu Persatu

0
381

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Menjelang dilaksanakannya penerapan New Normal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Tim Gugus Tugas Penanganan Virus Corona atau Corona Virus Disease (Covid-19) Kota Balikpapan melakukan evaluasi satu persatu.

Pasalnya, meski pandemi Covid-19 masih berlangsung dan jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah, aktivitas masyarakat tampaknya sudah menggeliat. Bahkan, kian hari jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Beriman juga tidak mengalami penurunan.

Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, jumlah pasien positif Covid-19 di Balikpapan terus bertambah, seiring perekonomian Kota Balikpapan mulai menggeliat kembali. Terbukti, masih banyaknya warga pendatang yang masuk ke Balikpapan, meski pengetatan aturan guna mencegah penyebaran Covid-19 sebagai syarat bisa masuk Kota Minyak ini, sudah dilakukan.

“Kasus pasien positif Covid-19 yang bertambah adalah warga pendatang alias warga yang bukan ber-KTP Balikpapan. Ini harus bisa dilakukan pencegahan agar kasus positif Covid-19 di Balikpapan tidak terus bertambah,” kata Abdulloh saat ditemui wartawan usai menghadiri sosialiasi regulasi terkait warga yang akan masuk atau pun ke luar kota Balikpapan di aula Kantor Wali Kota Balikpapan, Senin (01/06/2020).

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, S. Sos.

Menurut Abdulloh, warga Balikpapan sudah sangat tertib dan bisa menjaga diri sendiri dengan melakukan jaga jarak serta menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Pihaknya juga meminta Pemkot Balikpapan, dalam hal ini Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 untuk bijaksana dalam menerapkan aturan tentang penanganan Covid-19, jangan mengorbankan warga Balikpapan, sedangkan warga luar dibiarkan bebas masuk Balikpapan.

“Selain pengetatan warga luar yang masuk ke Balikpapan, kami juga minta penutupan jalan dievaluasi kembali karena masyarakat sudah berada pada titik jenuh. Ditambah lagi tidak ada aturan penutupan jalan dalam regulasi kesehatan,” tukasnya.

Peraturan itu, terang politisi Partai Golkar ini, justru ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penutupan atau pemblokiran jalan dilakukan demi keselamatan berlalu lintas.

“Seperti yang disampaikan disampaikan Kajari, tidak ada pemblokiran atau penutupan jalan,” pungkasnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here