Paripurna DPRD, Wali Kota: Realisasi APBD 2019 Capai 97,72 Persen

0
166

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna di ruang rapat gabungan Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (29/06/2020).

Rapat Paripurna DPRD Balikpapan ke-11 masa sidang II Tahun 2020 melalui video conference yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz ini, mengagendakan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam rapat ini, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan langsung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota tentang pelaksanaan APBD 2019 sesuai dengan Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan, Rapat Paripurna yang digelar dengan cara memanfaatkan teknologi video conference bersama Pemerintah Kota Balikpapan ini adalah Rapat Paripurna DPRD Balikpapan ke-11 masa sidang II Tahun 2020.

“Capaian realisasi APBD 2019 sebesar Rp 2,46 triliun atau 97,72 persen, setelah perubahan yakni Rp 2,52 triliun. Ini cukup tinggi sehingga setelah penjelasan Wali Kota Balikpapan, nanti masing-masing fraksi akan menyampaikan tanggapannya yakni melalui pandangan umum,” ujar Thohari Aziz.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penjelasan dan pandangan umum yang akan disampaikan fraksi-fraksi nanti, akan menjadi dasar dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) pada APBD Perubahan 2020.

“DPRD juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan karena pada 2019 telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangannya. Meski ada lima catatan yang harus segera dibenahi oleh Pemkot Balikpapan,” tambah Thohari.

Dia menambahkan, diantara lima catatan BPK RI tersebut adalah pengoptimalan pengelolaan data kepegawaian, pengoptimalan penatausahaan dan pengamanan aset tetap, menyiapkan mekanisme kegiatan perencanaan konstruksi penyusunan Detail Engineering Design (DED).

“Diantara 5 catatan tersebut yang harus segera dilakukan adalah penyelesaian tunggakan pembiayaan, termasuk dengan masyarakat yakni pembayaran ganti rugi lahan warga di Stadion Batakan Balikpapan. Ini harus dilakukan, jangan sampai menjadi beban kepala daerah yang baru,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Thohari dalam Rapat Paripurna ini, Wakil Ketua II dan III DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle dan Subari, sejumlah anggota DPRD Balikpapan, Sekwan DPRD serta staf sekretariat DPRD Balikpapan lainnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here