KPU Akan Sosialisasikan Syarat Pencalonan Wali Kota-Wakil Wali Kota

0
369

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan akan melakukan sosialisasi terkait syarat pencalonan dan syarat calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan di halaman Kantor KPU Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan pada 25 Agustus 2020.

Sosialisasi ini dilaksanakan sebelum pendaftaran pasangan Bakal Calon (Balon) Wali Kota-Wakil Wali Kota Balikpapan, 4-6 September 2020 mendatang.

Komisioner Teknik Penyelenggara KPU Balikpapan, Mega Fariany Ferry mengatakan, KPU Balikpapan akan menyampaikan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota-Wakil Wali Kota pada Jumat 28 Agustus hingga Kamis 3 September 2020 mendatang.

Kemudian, pada Jumat hingga Minggu yakni 4-6 September 2020 akan dibuka pendaftaran Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan di KPU Balikpapan.

“Untuk menghadapi hal itu, KPU Balikpapan sudah melakukan beberapa persiapan, diantaranya melakukan rapat kordinasi terkait syarat pencalonan dan syarat calon,” ujar Mega saat ditemui wartawan, Rabu (19/08/2020).

Syarat pencalonan, tambah Mega, diantaranya sudah dibuat dalam Surat Keputusan (SK) penetapan syarat pencalonan, yakni jika dari Partai Politik minimal 25 persen jumlah kursi di DPRD Balikpapan, atau 25 persen jumlah suara sah Partai Politik ada kursinya di DPRD Balikpapan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan tiga stakeholder terkait, petugas pemeriksaan kesehatan yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), dan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Balikpapan,” tambah Mega.

Lebih lanjut, Mega menjelaskan, KPU Balikpapan juga sedang menunggu pernyataan kesediaan secara tertulis dari rumah sakit yang ditunjuk, sebagai tempat dilakukannya pemeriksaan kesehatan untuk Paslon.

“Koordinasi sudah dilakukan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan. Kami masih menunggu dari direktur RS Kanujoso Djatiwibowo,” terangnya.

Jika surat peryataan dari RS Kanujoso Djatiwibowo sudah ada dan sudah diterima, imbuh Mega, maka RS Kanujoso Djatiwibowo akan diberikan Surat Keputusan (SK) penetapan KPU, sebagai rumah sakit tempat pemeriksaan kesehatan Paslon.

“Jika dalam pemeriksaan ada salah satu paslon reaktif, untuk sementara itu, KPU masih memakai Petunjuk Teknis (Juknis) 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, tapi saat ini, masih dirumuskan kembali di KPU RI,” bebernya.

“Karena pelaksanaan pemilu 2020 di tengah pandemi Covid-19, maka akan dilakukan dengan protokol Covid-19. Mungkin akan dilakukan dengan tes swab PCR (Polymerase Chain Reaction),” tutup Mega.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here