DPRD Balikpapan Sambut Positif DKI Jakarta Lakukan Pengetatan PSBB

0
495

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Diberlakukannya pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta akibat semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19, mendapat tanggapan beragam dari anggota DPRD Balikpapan, Senin (14/09/2020).

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Muhammad Taqwa mengatakan, pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena setiap daerah mempunyai kebijakan masing-masing seperti halnya dulu Balikpapan yang menerapkan bagi pendatang non KTP Kaltim itu diwajibkan menggunakan swab. Kemudian ada daerah-daerah lain secara bersama-sama tidak memberlakukan itu, cukup dengan rapid test.

“Nah untuk Jakarta misalnya, melakukan rem mendadak atau pengetatan kembali PSBB ini adalah kebijakan pemerintah daerah setempat, kita harus menghormati itu,” ujar Taqwa saat ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Balikpapan.

Kaitanya dengan kunjungan kerja, tambahnya, ini menjadi catatan untuk semua, bahwa untuk melakukan kunjungan kerja ke Jakarta harus dipending dulu. Ada daerah-daerah lain yang mungkin bisa untuk dijadikan tujuan kunjungan kerja.

“Pemutusan mata rantai Covid-19 itu memang harus dilakukan semua pihak, semua daerah, semua wilayah, karena kalau dibiarkan terus-menerus begini nggak akan ada selesainya. Saya pikir kebijakan tersebut sangat positif,” tambahnya.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan dari fraksi PDI Perjuangan, Budiono.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPRD Balikpapan Budiono. Menurut Budiono, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia tentu pihaknya menyambut baik tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena itu bagian dari upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

“Kalaupun toh di sana membatasi dengan berlakunya PSBB, artinya dia sudah menghitung berapa yang akan masuk seperti pendatang, aktivitasnya segala macam. Kalau di sana sudah diberlakukan, kita tidak bisa ke sana ya kita harus mematuhi,” kata Budiono saat ditemui media ini di Kantor DPRD Balikpapan.

Terkait kembali PSBB di DKI Jakarta, menurut Budiono, tentu di Balikpapan sudah membuat strategi, salah satunya juga mengurangi aktivitas malam atau jalan malam, membuat Perwali Nomor 23 tahun 2020, itu bagian dari upaya pengurangan penyebaran Covid-19.

“Ya kebetulan yang selama ini menjadi perhatian adalah kesadaran kita semua, saya tetap berpikir bahwa kesadaran kita untuk mentaati protokol kesehatan itu belum maksimal,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here