Raperda Covid-19 Terkendala Naskah Akademik, Ini Kata Andi Arif Agung

0
516

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Dikarenakan proses pembuatan naskah akademiknya yang cukup panjang, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus penanganan Covid-19 akhirnya akan dikolaborasikan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan kemudian mencari referensi di Surabaya. Karena ada situasi dimana Perdanya dalam kondisi yang sama, yakni membuat Raperda tentang revisi Ketertiban Umum yang mencantolkan tentang protokol kesehatan (prokes) dalam Perda tersebut.

Hal itu dikatakan Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan Andi Arif Agung saat ditemui Kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Senin (26/10/2020).

Menurut Andi Arif Agung, dalam waktu yang singkat, kemudian untuk membuat Raperda khusus masalah penanganan Covid-19, juga punya kendala-kendala. Kendala pertama, pihaknya belum bisa menentukan sampai kapan Covid-19 berakhir, karena memang Perda ini tidak mungkin sifatnya sementara.

“Yang kedua, secara mekanisme yang mau diatur dalam Raperda tentang penanganan Covid-19 ini scope-nya (cakupannya) sangat luas. Ada yang menyangkut masalah kesehatan, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan masalah pendidikan. Nah ini kan bukan sesuatu yang mudah, makanya kemarin sempat kita diskusi, kita mau fokus kemana penanganan Covid-19-nya. Kesimpulan kita adalah masalah penegakan protokol kesehatan,” katanya.

Yang ketiga, jelas politisi Partai Golkar Balikpapan ini, menyangkut masalah akademik. Karena tidak mudah dalam waktu singkat membuat naskah akademik untuk sebuah Peraturan Daerah (Perda) disituasi seperti ini, atau dengan situasi yang terburu-buru.

“Pokoknya tidak mudah lah untuk membuat naskah akademik dalam situasi terburu-buru seperti ini, panjang prosesnya. Dan ini bukan proses yang tiba-tiba membuat Raperda tersebut,” ungkapnya.

Akhirnya, ujar Andi Arif Agung, pihaknya mencari referensi di tempat lain, dan kebetulan Bapemperda DPRD Balikpapan di tahun ini sedang menyiapkan naskah akademik perubahan untuk Perda tentang Ketertiban Umum.

Bapemperda DPRD Balikpapan kemudian mencari referensi di Kota Surabaya, karena ada situasi dimana Perdanya dalam kondisi yang sama, mereka membuat Raperda tentang revisi ketertiban umum yang mencantolkan tentang prokes dalam Perda tersebut.

“Nanti akan dimasukkan satu bab dan beberapa pasal yang mengatur tentang kondisi darurat kebencanaan,” tukas pria yang pernah belajar di SMAN 5 Balikpapan ini.

Menurutnya, kondisi darurat kebencanaan itu ada tiga, yang pertama karena faktor alam, kedua faktor non alam dan faktor sosial. Jadi tidak spesifik bicara Covid-19, tapi penanganan darurat dalam rangka penegakan kondisi sosial masyarakatnya.

“Kita menyamakan situasi itu. Kemudian, dalam Perda itu akan dimasukkan cantolan bahwa untuk hal-hal yang sifatnya spesifik akan diatur melalui Perwali. Ini kita mau cari cantolannya. Alhamdulillah ada referensi, ya ini yang paling pas dalam situasi hari ini,” tutur anggota DPRD Balikpapan yang akrab disapa A3 ini.

Dalam rangka membuat cantolan Perwali yang sekarang dilaksanakan, dirinya berharap, Raperda tentang Ketertiban Umum yang akan coba diusung dalam 1 Minggu ini, bukan hanya persoalan Covid-19 saja.

“Kenapa, karena hemat kami Perwali yang sudah diterbitkan, itu kalau bicara sanksi berupa denda uang atau kerja sosial, itu lebih kuat harus menggunakan Peraturan Daerah. Targetnya, ya secepatnya,” pungkasnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here