Sampaikan Pandangan Umum APBD 2021, Ini Kata Budiono dan Nurhadi

0
363

Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, Rabu (18/11/2020).

Enam fraksi DPRD Balikpapan melalui juru bicaranya menyampaikan pandangan fraksi yakni Nelly Turuallo (fraksi Golkar), Budiono (fraksi PDIP include PKB), Siswanto Budi Utomo (fraksi Gerindra), Sandy Ardian (fraksi PKS), Ali Munsjir Halim (fraksi Demokrat), dan Nurhadi Saputra (fraksi Gabungan Nasdem, PPP, Hanura dan Perindo).

Ada sejumlah catatan di RPJM 2016-2021 pada pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan ini diantaranya pemulihan ekonomi daerah, pendidikan, pembangunan, penanganan banjir, perijinan, PAD serta lainnya.

Juru bicara fraksi PDIP Balikpapan, Budiono misalnya. Dia mengatakan, pihaknya melihat bahwa APBD 2021 ini adalah APBD terakhir Wali Kota atau Kepala Daerah Balikpapan saat ini. Dikaitkan pada RPJMD Kepala Daerah 2016-2021 di dalam targetnya masih banyak yang kurang dari visi misi atau RPJMD tersebut.

“Salah satunya adalah makin banyaknya titik banjir, penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang semakin banyak kendala, kesejahteraan rakyat hingga tapping box yang belum maksimal atau pajak daerah,” kata Budiono usai paripurna.

Karena ini APBD 2021 dan ini adalah APBD terakhir Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, pihaknya mengaku kurang begitu pas dengan kinerja Wali Kota dalam menjalankan RPJMD dan belum memenuhi target dan harapan seluruh masyarakat Balikpapan.

Sementara itu, juru bicara fraksi Gabungan DPRD Balikpapan, Nurhadi Saputra mengatakan, ada beberapa persoalan yang harus menjadi perhatian Wali Kota Balikpapan pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota tentang Raperda APBD 2021 ini.

Fraksi Gabungan memberikan tanggapan dan masukannya diantaranya tentang peningkatan APBD Kota Balikpapan, optimalisasi PAD Kota Balikpapan dari pajak, menurunnya PAD Balikpapan serta lainnya.

Menurut Nurhadi, di penyampaian pandangan umum fraksi Gabungan DPRD Balikpapan dan di akhir masa jabatan Wali Kota Balikpapan ini, permasalahan paling utama adalah banjir. Cuma, saat ini Balikpapan sedang mengalami penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), otomatis mau belanja tapi uangnya kurang.

“Saya juga mewakili teman-teman di Komisi II sedang mencoba mencari solusi bagaimana PAD Balikpapan semakin bertambah,” kata Nurhadi Saputra.

Dia menambahkan, tidak bisa dipungkiri masalah pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh signifikan disaat mencari pemasukan, tapi selalu masalah pandemi ini menjadi alasan Pemkot Balikpapan untuk meningkatkan PAD kota.

“Kami meminta kepada Pemkot Balikpapan melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk membuka seluruh kegiatan ekonomi karena secara langsung juga akan menambah pemasukan yang signifikan,” ucapnya.

Pihaknya juga mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap informasi tentang adanya peningkatan PAD sekitar 5 persen dari target yang ditetapkan.

“Mudah-mudahan ini membawa pengaruh yang luar biasa buat anggaran kita ditahun depan. Meskipun DBH juga masih turun, tidak sesuai dengan harapan kita,” harap Nurhadi.

Pihaknya juga akan menyampaikan mana yang menjadi prioritas supaya di bangun tahun depan. Tapi, tetap banjir yang masih menjadi sorotan karena bersinggungan langsung dengan masyarakat.

“Ketika ada banjir, yang dicari itu pasti langsung anggota dewannya, bukan yang lain. Pasti dewannya. Karena saya sendiri merasakannya di dapil saya di Balikpapan Timur, dan dialami teman-teman di dapil lainnya,” pungkasnya.

Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here