Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan penilaian responden terhadap risiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) terhadap Indonesia ternyata mendapat skor 38. Skor IPK rendah ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki risiko kejadian korupsi tinggi.
Skor IPK Indonesia ternyata masih di bawah sejumlah negara di ASEAN, seperti Vietnam (39), Malaysia (48) dan Singapura (85). Namun, Indonesia masih lebih baik dari Philipina dan Thailand, masing-masing memiliki skor 33 dan 35.
“Angka 38 itu dari 9 indikator. Bisa dilihat indikatornya apa saja, salah satunya itu adalah masalah perizinan, suap menyuap dalam impor ekspor. Kemudian yang paling rendah itu adalah demokrasi project,” kata Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) saat ditemui wartawan usai sosialisasi antikorupsi bersama FORMAK Indonesia di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (28/06/2022).
Menurut Wawan, demokrasi Indonesia, termasuk kepartaian dan lain-lainnya, masih dianggap oleh TII kurang. Oleh sebab itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, supaya bagaimana perizinan ekspor impor tidak ada lagi suap menyuap dan sebagainya.
“KPK sendiri berkontribusi, salah satunya memperbaiki sistem-sistem yang dulu, misalkan elektronik kita dorong supaya elektronik. Jadi supaya tatap mukanya berkurang. Dari segi ke partaian misalnya, demokrasi tadi, tahun ini dan tahun lalu sudah kita coba mengundang para partai politik,” ujar Wawan
Hari ini, terang Wawan, tadi Golkar, kemarin PDIP. Nanti hari Kamis Hanura, sebelum-sebelumnya sudah ada partai politik, supaya KPK juga mengingatkan mereka, hasil penilaiannya seperti ini sehingga teman-teman juga berkontribusi dalam mencegah terjadinya tindak korupsi.
“Partai politik itu, mau tidak mau di Indonesia ya, itu megang suara rakyat. Partai politik juga yang menghasilkan pemimpin-pemimpin. Bahkan sekarang ada tingkat desa sampai tingkat Presiden, itu partai politik yang menentukan. Tidak bisa orang mau jadi kepala daerah kalau tidak lewat partai politik, itu tidak bisa,” tukasnya.
Lalu, lanjut Wawan, yang ketiga adalah partai politik juga menghasilkan produk-produk regulasi di DPR dan DPRD, seperti Perda (Peraturan Daerah), kemudian Undang Undang, itu mereka juga yang menentukan. Sehingga pihaknya berharap banyak kepada partai politik supaya mencetak kader-kader partai yang baik agar menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas.
“Ini yang coba KPK lakukan lewat Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Oleh sebab itu, kita punya beberapa program-program yaitu ada program PAKU Integritas, dengan kita mengundang para menteri dan wakil menteri, eselon 1 beserta pasangan-pasangannya (istri). Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, ternyata setelah terjerat korupsi baru ketahuan istrinya siapa. Bahkan istri-istrinya siapa lagi, lebih dari satu ternyata. Itu baru ketahuan setelah terjerat korupsi,” ungkapnya.
Maka, ujar Wawan, KPK ingatkan ini lewat pasangan-pasangan mereka, karena pasangan juga bisa menjerumuskan pasangannya menjadi koruptor atau juga mencegah. Itu lewat PAKU Integritas.
Kalau lewat partai politik, punya PCB terpadu, yakni Program Cerdas Berintegritas. Jadi diundang waktu itu para ketua partai, sekjen, bendumnya, untuk deklarasi politik berintegritas. Lalu berturut-turut para Ketua DPP, pengurus DPP sampai DPC, bahkan KPK undang untuk melakukan pembekalan anti korupsi untuk partai politik.
“Itu salah satu upaya-upaya kita tadi, agar nilai IPK menjadi naik lagi. Karena kalau kita lihat tadi Varity of Declarasi Project, itu nilainya dari 26 jadi 22, turun. Kemudian masalah ekspor impor, kita tahu kemarin juga terjadi, itu juga harus diperbaiki, termasuk di penegakkan hukum dan lain-lain,” tutup Wawan.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum FORMAK Indonesia Jerico Noldi, Ketua LAKI Balikpapan Oki M. Alfiansyah, Ketua FORMAK Kaltim, Ketua FORMAK Balikpapan, Ketua dan Pengurus LBH FORMAK Indonesia dan pengurus dan anggota FORMAK Indonesia.
Penulis: Poniran
Editor: Nurhayati
Comment