Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Polemik seragam sekolah gratis yang dijanjikan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan hingga ditanggapi dengan kunjungan ke sejumlah sekolah oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, tetap saja jadi pertanyaan anggota DPRD Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle menilai, tidak terealisasinya atau lambatnya pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa baru, baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs Balikpapan, diduga akibat pejabat terkait tidak dapat menterjemahkan visi misi Wali Kota Balikpapan pada saat kampanye Pilkada 2020 lalu.
“Seyogyanya, ketika Wali Kota sudah terpilih, tersosialisasikan lah ini kepada perangkat-perangkatnya. Siapa perangkat-perangkatnya itu adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) yang membidangi itu semua,” kata Sabaruddin ditemui kabargupas.com, Kamis (14/07/2022).
Mereka, lanjut politisi Partai Gerindra Balikpapan ini, yang menterjemahkan visi misi Wali Kota tersebut, apa-apa saja. Ketika visi misi itu sudah disampaikan, berarti mulai saat itu ASN-nya, OPD (Organisasi Perangkat Daerah)-nya itu bergerak langsung menjalankan visi misi Wali Kota tersebut.
“Apalagi Pak Wali Kota sudah meyakinkan bahwa sebelum tahun ajaran baru, anak sekolah itu sudah mendapatkan. Siapa yang mendapatkan itu, mulai SD, SMP, tanpa terkecuali swasta maupun negeri,” tandasnya.
Ada desas-desus swasta tidak dapat, Sabaruddin menegaskan, visi misi Wali Kota pada saat kampanye tidak menyebutkan bahwa seragam sekolah gratis ini hanya sekolah negeri saja. Pertanyaannya, ujar anggota DPRD Balikpapan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Timur ini, kenapa sampai sekarang tidak terealisasi.
“Wali Kota seharusnya memanggil bawahannya, OPD-nya. Sudah jelas visi misi saya ini kenapa gak anda siapkan. Kalau memang tahun ajaran baru, tepatnya bulan ini, spare waktu seharusnya 6 bulan diambilnya. Paling tidak 6 bulan itu sudah ada perencanaan. Berarti kalau begini tidak jalan, SDM (Sumber Daya Manusia)-nya yang tidak mumpuni,” kata Sabaruddin.
Menurutnya, tidak koordinasi antara OPD lain ke OPD lainnya. Berarti mereka tidak sanggup menterjemahkan apa yang disampaikan oleh visi misi Wali Kota. Sabaruddin melanjutkan, kalau tanggap, atau cekatan mengaplikasikan visi misi Wali Kota bahwa tahun ajaran baru, tepatnya di bulan Juli ini, spare waktu yang ada, seharusnya sudah harus dilaksanakan (pembagian seragam sekolah gratis) tahapan-tahapannya itu.
“Kalau dinyatakan kami gagal tender, terus lagi uji lab dan sebagainya. Wali Kota sudah menyatakan tahun ajaran baru itu sudah memiliki. Berarti pertanyaannya, SDM-nya yang kurang mumpuni. Wali Kota harus memberikan peringatan perangkat-perangkatnya,” tandasnya.
“Ini saya pikir ada keteledoran, ada tidak terkontrol dengan baik, sehingga terjadi semacam begini. Kita sudah mengesahkan anggaran itu, DPRD sudah mengesahkan. Pada saat kita mau mengesahkan apakah siap, semua mengatakan siap. Kenyataannya begini. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan itu karena mereka dijanji,” pungkasnya.
Seperti diketahui, menjawab keresahan orang tua murid yang anak-anaknya masuk tahun ajaran baru, terkait seragam sekolah gratis yang tak kunjung terealisasi, Pj Sekda Kota Balikpapan Muhaimin bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Purnomo melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah, sekaligus meluruskan informasi tentang simpang siurnya pemberian seragam sekolah gratis oleh pemerintah.
Pihaknya berkomunikasi untuk meluruskan berita-berita yang simpang siur, dan menegaskan kembali bahwa seragam sekolah itu pasti diberikan sesuai janji Wali Kota yakni ada 3 stel.
“Kenapa sudah masuk sekolah belum dibagi bajunya. Ya memang belum karena sekarang kan baru dilakukan pengukuran. Jadi anak-anak saat masuk sekarang, 3 hari melaksanakan MOS (Masa Orientasi Sekolah) dan besok seluruh sekolah kelas 7 dan kelas 1 SD sudah mulai mengukur ukuran baju anak-anak kita. Dan bersamaan dengan dilaksanakannya proses tender,” ujar Muhaimin.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment