Kabargupas.com, BALIKPAPAN – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan pada Senin (18/07/2022) kemarin, sempat diwarnai emosi sejumlah anggota Komisi III DPRD Balikpapan.
Satu diantaranya adalah Nurhadi Saputra, anggota Komisi III DPRD Balikpapan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Balikpapan yang berang karena bahasa redaksinya salah satu OPD yang dihadirkan dalam RDP tak berpihak kepada masyarakat.
OPD terkait terkesan tak peduli dan tidak memperjuangkan anggaran untuk penanganan banjir di Balikpapan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Justru penanganan banjir menggunakan dana APBD Kota untuk mengerjakannya. Seharusnya jalan nasional pengerjaan penanganan banjir tetap dilakukan oleh provinsi.
“Berangnya saya itu kemarin bukan hanya gara-gara masalah banjir di Balikpapan Timur, cuma yang saya berang itu redaksi dari penanganan banjir itu, dampaknya DAS Ampal, cuma yang dikerjai itu malah daerah MT Haryono,” kata Nurhadi ditemui kabargupas.com di Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, Selasa (19/07/2022).
Sedangkan yang diketahui, menurut Nurhadi, waktu pengerjaan drainase di pertigaan Jalan MT Haryono dan Jalan Manunggal atau Jalan Letjen ZA. Maulani menuju perumahan BDS itu, penanganan banjirnya ditangani oleh Pemprov Kaltim yakni menggunakan dana Provinsi Kaltim.
“Saya tidak tahu berapa nominalnya. Cuma kita ini ya seolah-olah seperti banyak duit. Maksud saya, kalau daerah MT Haryono sudah ditangani provinsi, tidak usah lagi kita komunikasi, tinggal tanya sama teman-teman provinsi, masih ada lagi kah bantuan provinsi,” ujar Nurhadi.
Lebih lanjut, kata Nurhadi, kalau bantuan ada maka Balikpapan angkat tangan atau jangan ikut campur, biar provinsi yang mengerjakan proyek penanganan banjir tersebut. Maka, proyek penanganan banjir yang menggunakan dana APBD Kota Balikpapan di kawasan tersebut dipindahkan ke tempat yang lain, karena ini gak main-main anggaran untuk penanganan banjir 2022 di Balikpapan besarnya Rp 150 miliar.
“Sedangkan yang banjir itu kan bukan cuma Balikpapan situ kan. Itulah saya bilang, sedangkan Balikpapan Timur itu banjir, tidak ada penanganan yang maksimal, terlebih anggaran yang dikucurkan ke sana. Itulah mengapa saya berang. Karena gara-gara redaksi,” tukasnya.
“Harapan saya tetap, penanganan banjir itu khusus semua Balikpapan, jangan terfokus daerah kota saja. Karena Balikpapan itu ada Utara, Timur, Selatan serta lainnya. Jangan terpusat di kota saja,” pungkas Nurhadi.
Penulis: Ipon
Editor: Nurhayati
Comment